FORUM KEADILAN – Peringatan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) berkemungkinan terjadi. Ekonom menyebut, runtuhnya sebuah negara bisa saja disebabkan oleh rusaknya demokrasi dan harga kebutuhan yang tinggi.
Sebelumnya, JK menyebut bahwa pemerintahan Indonesia bisa jatuh menghadapi dua krisis bersamaan, yaitu krisis ekonomi dan politik. Ia mencontohkan, hal itu pernah terjadi di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
JK sendiri menilai, demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Retorika pemerintah akan menggelar pemilihan umum dengan aman dan bebas, kata JK, belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
“Presiden mengatakan ngeri, Menteri Keuangan mengatakan ngeri. Maka, kalau ini dampaknya bersamaan, kita harus hati-hati,” ujar JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu 15/11/2023.
Ekonom Partai Buruh Gede Sandra sependapat. Menurutnya, jika terjadi bersamaan, kedua krisis itu bisa jadi penyebab runtuhnya sebuah negara.
Gede menjelaskan, krisis politik dapat dimulai dari kasus-kasus yang melibatkan pemimpin negara.
“Dari kasus, entah itu kasus hukum yang melibatkan penguasa sehingga legitimasi penguasa itu melemah, atau misalnya dia ada kasus politik, seperti ada upaya pemakzulan dari parlemen terhadap pemerintahan yang berkuasa, itu namanya terjadi krisis politik,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Kamis 16/11.
Soal proses demokrasi, kata Gede, berlangsungnya pemilu umumnya tidak mempengaruhi perekonomian sebuah negara, tetapi justru berpengaruh pada ekonomi rakyat.
“Umumnya sih perekonomian negara pada saat pemilu itu selalu lancar. Tetapi kalau perekonomian rakyat, harga pangan yang tinggi, sehingga pendapatan rakyat berkurang. Itu akan jadi krisis perekonomian di kalangan rakyat,” ujarnya.
Gede menjelaskan, krisis perekonomian rakyat ini berdampak pada mudahnya membeli suara.
“Tetapi kan dampaknya kita ketahui. Semakin miskin rakyat, semakin mudah ‘dibeli’. Apa mungkin karena itu juga, rakyat sengaja perekonomiannya dimiskinkan untuk menerima suap politik. Itukan jadi rusak demokrasinya,” tegasnya.
Gede menuturkan, netralitas dari pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap kehancuran sebuah pemerintahan. Salah satunya dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“Pastinya semua itu ada pada pemerintah itu sendiri. Untuk menjaga kestabilan politik, mungkin dengan ketidakberpihakannya terhadap salah satu paslon. Yang kedua ikut menjaga perekonomian, dan memastikan rakyatnya tidak susah, memastikan perdagangan tetap mengalir, dan sebagainya,” tandasnya.*
Laporan Ari Kurniansyah
