JK Singgung Krisis Politik, Pengamat: Konsekuensi Logis ‘Cawe-Cawe’ Jokowi

Ilustrasi Pemilu | Ist
Ilustrasi Pemilu | Ist

FORUM KEADILAN – Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan memandang, pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) soal potensi jatuhnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena krisis ekonomi dan politik merupakan sebuah peringatan. Ia menyebut, saat ini krisis politik memang benar terjadi.

“Krisis politik yang dimaksud, ya saya kira memang sekarang ini kan kecendrungan yang muncul terjadinya stagnasi demokrasi, dengan indikator potensi dilanggengkannya kekuasaan, setelah berbagai skenario yang muncul,” kata Yusak kepada Forum Keadilan, Kamis 16/11/2023.

Bacaan Lainnya

Krisis politik ini menurut Yusak, merupakan konsekuensi dari ‘cawe-cawe’ Jokowi sendiri.

“Iya saya kira itu konsekuensi logis,” ucapnya.

Menurut Yusak, tidak keliru jika demokrasi di Indonesia disebut sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya, pemicu kondisi tersebut adalah sikap Jokowi yang kerap bermanuver, serta pencalonan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

“Itu dipicu oleh sikap politik Presiden Jokowi yang terus melakukan manuver-manuver politik, dan intinya adalah pencawapresan Gibran yang menjadi indikator penting dari skenario untuk melanggengkan kekuasaan,” tuturnya.

Sekalipun Jokowi mengatakan bahwa dirinya netral dalam Pemilu mendatang, menurut Yusak, netralitas itu harus berbanding lurus dengan yang terjadi di lapangan.

“Kalau Presiden Jokowi mengatakan netral, iya saya kira netralitas itu tidak berada di ruang semu. Harus segaris, harus berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Jokowi sebagai pelaku politik memang dinilai memiliki hak konstitusional untuk melakukan manuver-manuver, tetapi menurut Yusak, sebagai Presiden, ia juga punya tugas untuk menjadi garda terdepan untuk memperkuat demokrasi.

“Tentu, sebagai political player memang Pak Jokowi punya hak konstitusional. Tetapi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, harusnya Presiden bisa menjadi garda terdepan dalam memperkuat dan mendorong pilar-pilar demokrasi, bukan malah memperlemah kondisi demokrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla berbicara potensi jatuhnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena terjadi krisis di bidang ekonomi dan politik. Ia juga menjelaskan, hal tersebut pernah terjadi di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

“Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah. Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini,” katanya dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu 15/11.

Laporan M. Hafid