FORUM KEADILAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan persoalan antara Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah selesai.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, masing-masing pihak sudah saling menyampaikan dan mendengarkan penjelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi awal mula perdebatan.
Diketahui, Adil menyampaikan kekesalannya karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.
“Ini tadi semuanya sudah cair kok, tak ada masalah. Sudah clear, jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin, dingin juga semua,” kata Fatoni ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 20/12/2022, sore. Fatoni mengatakan hal itu setelah Kemendagri memfasilitasi pertemuan mediasi antara Bupati Meranti dan pihak Kemenkeu. Pertemuan ini digelar secara tertutup dan dihadiri oleh pejabat Kemenkeu, Kementerian ESDM, hingga Gubernur Riau di Kantor Kemendagri.
Akan tetapi, Fatoni mengungkapkan bahwa pertemuan lanjutan akan digelar kembali hari ini, Rabu, 21/12/2022.
“Besok jam 10 di sini, tapi itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kita sudah clear, kita buka data semuanya,” ujar Fatoni.
“Semuanya tak ada dusta di antara kita, semuanya ngomong data, karena semua penetapan ini berdasarkan data,” katanya lagi.
Sementara itu, Muhammad Adil mengatakan bahwa ia senada dengan Fatoni. Ia meyebut bahwa pernyataan yang disampaikan sebelumnya adalah asumsi pribadinya.
“Tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tinggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya. Sudah, segitu aja,” ucap Adil di tempat yang sama. Diberitakan sebelumnya, Muhammad Adil menjadi perbincangan publik setelah menyampaikan kekesalannya kepada Kemenkeu soal DBH produksi minyak di Meranti.
Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.
Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman.
Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil. Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.
Adil juga mengutarakan potensi daerahnya yang belum dapat dimaksimalkan padahal mempunyai 28.000 kebun karet serta kopi liberika, 81.000 hektar kebun sagu, dan 50.000 hektar kelapa.
“Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten,” ujarnya.
“Jadi masalah pajaknya, tolong dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah. Agar dalam pemungutannya, kami tidak dipersalahkan,” kata Adil lagi.
Di tengah-tengah penyampaian pendapatnya di hadapan Luky, terlontar kata yang kurang pantas dari mulut Adil.
“Jangan diambil lagi diambil minyak di Meranti. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat,” ujarnya. Merespons hal ini, Kemendagri mengadakan pertemuan untuk memediasi Adil dan Kemenkeu.*
