FORUM KEADILAN – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat memilih orang-orang yang profesional sebagai Menteri di Kabinet pemerintahan mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Ma’ruf untuk merespons wacana penambahan jumlah Kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40 di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti.
“Sebab, dalam menjalankan tugas, menteri-menteri itu harus profesional,” ucap Ma’ruf di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 7/5/2024.
Ia menjelaskan bahwa tokoh profesional yang dimaksud dapat dari kalangan partai politik (parpol) ataupun nonpolitikus seperti tokoh profesional murni atau berasal dari organisasi masyarakat.
“Cuma profesionalnya bisa dia merepresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya. Nanti tergantung tentu negosiasinya,” jelasnya.
Ma’ruf menyebut, jumlah Kementerian yang bakal dibentuk untuk pemerintahan mendatang dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan Prabowo. Tetapi, ia mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada saat ini memandang 34 kementerian yang sudah ada lebih dari cukup untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah.
“Kajian waktu itu sudah cukup, tapi bisa saja lebih daripada itu kalau (dalam) bahasa kiainya lil hajah, ada keperluan, mungkin bisa lebih dari itu,” sebutnya.
Sebelumnya, isu tersebut direspons Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.
Habiburokhman sepakat dengan wacana tersebut. Menurutnya, akan semakin bagus jika melibatkan banyak orang di kabinet pemerintahan.
“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 6/5.
Menurut Habiburokhman, Indonesia adalah negara besar, sehingga membutuhkan partisipasi banyak orang untuk membangunnya.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus, negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target kita besar, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar,” kata dia.
Habiburokhman mengatakan bahwa peningkatan jumlah Kementerian bukan semata-mata untuk membagi-bagikan jatah kepada partai politik. Ia menegaskan, masukan dari masyarakat tetap akan menjadi pertimbangan utama.
“Itu lah kesalahan berpikir, dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, masukan masyarakat kami terima,” pungkasnya.*
