Tak Diundang ke Rakernas Perjelas Status Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo | Ist
Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo | Ist

FORUM KEADILAN – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. R. Siti Zuhro mengatakan, PDI Perjuangan (PDIP) yang kembali tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V dimaknai bahwa PDIP sudah tidak menganggap Jokowi sebagai kader lagi.

Zuhro menilai, tidak diundangnya Jokowi dalam Rakernas ke-V PDIP, sebagai buntut dari hasil akhir pemilu yang tidak memenuhi persyaratan luber. Sehingga, dapat dimaknai bahwa Jokowi yang sempat disanjung sebagai kader terbaik dari PDIP, sudah tak dianggap lagi.

Bacaan Lainnya

“Tidak diundangnya Jokowi bisa dimaknai bahwa PDIP sudah tak menganggap Jokowi sebagai kader lagi. Apalagi dengan adanya Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu yang tidak memenuhi persyaratan luber, free and fair,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Sabtu, 18/5/2024.

Selain itu, Zuhro memandang, hasil akhir Pemilu 2024 juga menyisakan permasalahan antara Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Dengan demikian, melihat sikap dari keduanya, amat jelas membuktikan bahwa PDIP akan berada diluar pemerintahan.

“Akhir pemilu menyisakan permasalahan antara Megawati atau PDIP dan Jokowi yang sampai saat ini belum terselesaikan dan bahkan belum ada komunikasi. Sikap PDIP minimal sampai tahun 2024 sangat jelas kecenderungannya akan berada di luar pemerintahan,” ujarnya.

Sebab, menurut Zuhro, meskipun masa jabatan Jokowi sebagai Presiden akan berakhir, namun wakil presiden baru merupakan anak sulung dari Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka.

“Kecenderungan tersebut bisa jadi akan dilanjutkan sampai tahun depan karena meskipun Jokowi sudah selesai masa jabatannya, wakil presiden baru Gibran, dia ada di pemerintahan,” tegasnya.

Lebih lanjut, meski selalu berbeda pandangan dengan para pengamat lainnya, yang menduga bahwa PDIP akan berada di dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Zuhro menegaskan bahwa kecil kemungkinan akan terjadi.

Pasalnya, arah politik PDIP bukan dinakhoda oleh Puan Maharani maupun Hasto Kristiyanto, akan tetapi langsung diarahkan oleh Ketum PDIP tersebut.

“Meskipun ada kalangan yang menduga atau memprediksi bahwa jangan-jangan PDIP akhirnya akan gabung juga ke pemerintahan baru nanti, tampaknya kemungkinan itu sangat kecil karena penentu arah politik PDIP bukan Puan atau Hasto, tapi Ketum Megawati,” terangnya.

Zuhro menuturkan, sikap diam yang dilakukan Megawati terkait hasil Pemilu 2024 itu sangat menunjukan wajah ketidak bahagian dari sang Ibu Penegak Konstitusi.

“Sikap Megawati yang selama ini mengambil sikap diam dan tidak mau berkomentar terkait hasil Pemilu 2024, hal ini menunjukkan betapa tidak happy-nya, bu Megawati atas hasil pilpres saat ini,” tandasnya.

Sebelumnya, PDIP memastikan tidak akan mengundang Presiden Joko Widodo ke acara Rakernas PDIP pada 24-26 Mei 2024. Bahkan,  Presiden Jokowi ternyata pernah absen pada dua acara besar PDIP.

Kepastian tidak diundangnya Presiden Jokowi disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada Kamis, 16/5. Ketika itu, Djarot menyebut Jokowi tak diundang karena sedang sibuk dan menyibukkan diri.

“Termasuk juga yang akan diundang. Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa, karena beliau sangat sibuk dan menyibukkan diri,” tuturnya.*

Laporan Ari Kurniansyah