FORUM KEADILAN – Wakil Presiden (wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK mengungkapkan awal mula perkara tanah Bob Hasan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto yang saat itu kepemilikan lahan tersebut disinggung oleh Anies Baswedan.
JK menjelaskan bahwa tanah tersebut didapatkan setelah Prabowo membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 silam. Pabrik tersebut mempunyai lahan untuk hutan industri seluas 200 ribu hektare.
Awalnya, Prabowo mendatangi kantor Jusuf Kalla yang pada saat itu masih menjabat sebagai wapres dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK mengatakan, Prabowo saat itu ingin meluaskan bisnisnya dengan cara membeli pabrik Kiani Lestari yang pada saat itu terbelit kredit macet di Bank Mandiri.
“Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang, ‘Ini benar ada Kiani Kertas Anda mau jual karena kredit macet? Berapa harga?’.’Kami akan jual US$150 juta dan sudah ada peminatnya dari Singapura’. Saya bilang jangan jual ke Singapura, lebih baik dibeli pengusaha nasional, jangan ke asing. Lalu dijawab Pak Agus,’Boleh Pak asal cash’. Jadi, di depan saya masih ada Pak Prabowo, saya sampaikan boleh, tetapi cash US$150 juta,” terang JK di Jakarta, Rabu, 10/1/2024.
Kemudian, Prabowo setuju untuk membeli pabrik kertas milik Bob Hasan secara tunai dan JK memberikan arahan untuk pergi menemui Agus Martowardojo.
Setelah keduanya bertemu untuk menyelesaikan proses pembelian, Prabowo sah menjadi pemilik pabrik tersebut.
JK menegaskan bahwa lahan tersebut bukanlah pemberiannya tetapi dibeli secara langsung oleh Prabowo dari Bank Mandiri dan Pabrik kertas yang sebelumnya adalah milik Bob Hasan itu ada di Berau, Kalimantan Timur, sedangkan lahannya berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Rupanya, karena ini pabrik kertas maka punya lahan luas. Hutan industri untuk menanam pohon bahan baku pabrik kertas. Luasnya di Penajam itu sampai 200 ribu ha. Jadi, hak pengelolaan (HPL) kira, hak guna usaha (HGU) saya tidak tahu. Lahan itu bagian dari pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri jual ke pengusaha nasional,” lanjut JK.
Tetapi, JK menyebut bisnis pabrik kertasnya tersebut pada akhirnya tidak berkembang dan operasional pabrik yang tidak berjalan dengan baik itu membuat lahan 200 ribu hektare tak terpakai.
“Pabriknya kalau tidak salah ada di Berau, lahannya ada di Penajam, itulah yang menjadi bagian dari IKN (IKN Nusantara). Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya, saya cuman setuju itu untuk dijual kepada pengusaha pribumi nasional. Saya tidak punya hak memberikan (tanah ke Prabowo), yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan,” pungkas JK.
Sebelumnya diketahui, Anies Baswedan menyinggung pendanaan alutsista Kementerian Pertahanan di acara Debat Capres Ketiga Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7/1/2024.
Anies membeberkan, sebanyak Rp700 triliun dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membeli peralatan alat utama sistem senjata (alutsista) bekas. Padahal, para prajurit TNI sendiri minim rumah dinas.
Dalam debat itu, Anies juga menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektar tanah di Indonesia, dan memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo selaku Menhan.*
