FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut sebanyak 126 kapal batu bara milik pengusaha dalam negeri disebut pernah disandera oleh mafia tambang.
Mahfud mengatakan laporan itu datang dari salah satu pengusaha yang kapalnya sempat disandera.
Pengusaha batu bara itu pun mengalami kendala saat hendak ekspor batu bara ke Hong Kong.
Usai menerima laporan, Mahfud bersama dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif berusaha untuk membebaskan kapal yang disandera tersebut.
Ternyata ada ratusan kapal yang disandera dan pelaku minta bayaran jika kapal-kapal tersebut ingin dibebaskan.
“Lalu (setelah menerima laporan dari pengusaha), saya telepon pak Arifin ada kapal ditahan, kemudian pak Arifin minta nomor kapalnya dan saya kirimkan. Sorenya orang yang lapor kepada saya datang dan mengucapkan terimakasih,” kata Mahfud melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 25/3/2023.
Ratusan kapal tersebut pun berhasil dibebaskan.
Jika tidak, Mahfud menyebut ada kerugian yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah.
Hal ini lantaran keterlambatan pengiriman sehingga para pengusaha bisa dianggap melanggar kontrak waktu yang sudah disepakati.
Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki aturan dan kebijakan tegas terhadap kasus-kasus konkret, seperti penahanan kapal batu bara ini.
Namun, ia mengakui memang terkadang masih terjadi korupsi dan hal ini belum bisa diubah.
Terkait dengan hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasfir mengatakan pemerintah kini tengah melakukan perbaikan pola kerja untuk bisnis pertambangan.
Pihaknya telah membuat masukan berisi daftar pola kerja baru untuk mengatasi mafia tambang.
Masukan itu berasal dari berbagai stakeholder, akademisi hingga parlemen.*
