Kamis, 06 Agustus 2026
Menu

Kemenkeu Ambil Alih Saham Kereta Cepat, Istana: Skemanya Nanti Pak Purbaya yang Atur

Redaksi
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) | Dok. PT KCIC
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) | Dok. PT KCIC
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, angkat suara soal langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengambil alih saham Kereta Cepat dari konsorsium BUMN PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Melalui pengambilalihan kepemilikan itu, skema penanggungan utang proyek kereta cepat saat ini berada di bawah kewenangan Kemenkeu.

“Yang akan menanggung adalah dari Kementerian Keuangan,” ujar Prasetyo ketika ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Kamis, 6/8/2026.

Tetapi, Prasetyo tidak membeberkan secara mendalam mengenai detail teknis pengambilalihan tersebut. Rincian skema pembayaran utang proyek kereta cepat ini akan diatur langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

“Skemanya nanti Pak Purbaya yang atur,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku sudah menerima informasi terkait penyelesaian utang kereta cepat.

“Kita ingin menyelesaikan urusan kereta cepat, restrukturisasi keuangan, dan sudah dijelaskan tadi oleh CEO maupun COO Danantara, sudah duduk bareng kita semua,” ujar AHY.

AHY menjelaskan peran Kementeriannya yang mengoordinasikan interaksi antara Danantara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan untuk melancarkan proses pengambilalihan tersebut.

“Sudah disepakati nanti pada saatnya akan seperti yang kemarin juga teman-teman sudah mendengarkan Menteri Keuangan akan mengambil alih dari apa yang telah dibicarakan selama ini terkait dengan restrukturisasi keuangan KCIC,” lanjut AHY.

Kesepakatan pengambilalihan terjadi setelah Purbaya bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, pada Rabu, 5/8/2026.

Purbaya pun menyampaikan saham KCIC akan dikelola oleh salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, sehingga tidak menjadi beban langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dialihkan ke Kemenkeu, diolah saya semuanya. Tetapi nanti kami akan pakai salah satu tangan SMV fiskal untuk mengelola. Kami kan punya banyak, ada SMI dan lain-lain. Jadi enggak langsung tanggung jawab APBN, walaupun diolah pemerintah,” jelas Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

SMV adalah lembaga khusus di bawah Kemenkeu yang bertugas mendukung pembiayaan pembangunan dan investasi pemerintah.

Sejumlah SMV antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sarana Multigriya Finansial (SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hingga Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Sejumlah SMV antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hingga Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Purbaya pun menegaskan pengalihan saham itu tidak berarti utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan dialihkan ke APBN.

Menurutnya, SMV mempunyai kemampuan keuangan untuk mengelola aset itu tanpa memerlukan suntikan dana pemerintah.

“SMV kan punya untung juga, jadi sebagian akan dibiarkan ke situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” tuturnya.

Dengan skema itu, kepemilikan saham Indonesia di KCIC tidak lagi berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), melainkan akan dikelola oleh SMV Kementerian Keuangan.

Diketahui, saat ini 60 persen saham KCIC dimiliki oleh konsorsium PSBI yang beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero). Sementara 40 persen sisanya dimiliki konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Purbaya pun memastikan proses pengalihan kepemilikan saham itu sedang dipercepat agar dapat diselesaikan sesuai target pada pertengahan September.

“Biasanya kan kita percepat, mungkin pertengahan September sudah akan clear,” pungkasnya. *