FORUM KEADILAN – Sebanyak 500 ribu masa unjuk rasa tolak hasil Pemilu 2024 menggelar aksi demo di depan kawasan komplek DPR/MPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19/3/2024.
Aksi ini, dihadiri oleh beberapa tokoh politik, seperti Refly Harun hingga mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin.
Dalam orasinya, Din Syamsudin mendesak penggunaan hak angket untuk menolak hasil Pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa sejak dilaksanakan Pemilu 2024, telah terjadi penyalahgunaan hak konstitusional rakyat yang berdaulat.
“Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Ini lah yang kita pandang sebagai merampas hak rakyat. Rakyat yang berdaulat tapi dirampas dengan intimidasi, iming-iming bansos, yang seharusnya berkonstitusional,” katanya saat berdiri di atas panggung orasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa.
Din Syamsudin menilai, bobroknya konstitusi dan akar semua masalah negara berasal dari presidennya sendiri, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Konstitusi kita telah roboh, rusak, dan yang melakukan itu adalah Presiden Jokowi. Dan Kita sepakat mendorong wakil rakyat untuk segera menggunakan hak angket,” ujarnya.
Lebih lanjut, Din Syamsudin berpendapat, jika ada partai politik yang enggan terlibat dalam menggunakan hak angket, mereka ialah pendukung dan pelaku kecurangan dalam pemilu itu sendiri.
“Kita suarakan hak angket di depan wakil rakyat, karena sumber permasalahan dari segala masalah adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak dimakzulkan,” serunya.
Jika tidak ada respons dari DPR RI, Din Syamsudin berjanji bahwa aksi demo kali ini bukan yang terakhir.
“Kita akan melakukan terus-menerus aksi yang lebih besar lagi di seluruh Tanah Air. Kali ini saja sudah dilakukan aksi di Solo, Yogyakarta, dan Bandung,” katanya.
“Atas nama presidium dari kedaulatan rakyat, dari tokoh agama, tokoh polisi, tokoh politik hingga akademisi saya berpesan mari melakukan aksi ini, dengan lebih banyak massa lagi, paling tidak harus ada 2 juta massa lebih atau 10 juta masa,” ajaknya lantang.
Akibat aksi ini juga beberapa ruas jalan di sekitar kawasan DPR/MPR RI mengalami kemacetan parah.
Sebanyak 3.355 personel keamanan gabungan kawal demo yang diklaim akan berlangsung hingga malam nanti tersebut.
Sebelumnya, aksi serupa juga pernah dilakukan di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pekan lalu, untuk menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2024 yang masih berlangsung hingga saat ini.*
Laporan Novia Suhari
