FORUM KEADILAN – Agraria menjadi salah satu isu yang akan dibahas di Debat Keempat Pilpres 2024.
Polemik Desa Wadas yang selama ini jadi bahan untuk menyerang calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, ditunggu kehadirannya di sana.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convantion Center 2024, Minggu 21/1/2024.
Debat khusus calon wakil presiden (cawapres) ini mengusung tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa.
Menariknya, dua capres pada pilpres kali ini memiliki rekam jejak yang bersinggungan dengan konflik agraria. Salah datu dari kedua capres itu ialah Ganjar Pranowo.
Ganjar dianggap terlibat dalam konflik penambangan batu andesit di Desa Wadas saat dia masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Penambangan batu andesit itu digunakan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek tersebut dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Namun, proyek itu ditentang oleh masyarakat setempat hingga menimbulkan kericuhan antara masyarakat dan aparat. Bahkan, ada sekitar 60 orang sempat diamankan oleh polisi.
Lantas, apakah kasus tersebut akan menjadi bahan serangan oleh pihak lawan?
Menanggapi hal ini, Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sekaligus Ketua Ganjar Center, Poempida Hidayatulloh mengatakan, proyek penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener di Wadas merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Memang, Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah saat konflik Wadas merebak. Namun, kata Poempi, dia hanya membantu menyelesaikan persoalan dan bentuk tanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.
“Dalam konteks Wadas ini adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat yang kemudian di bantu oleh Mas Ganjar sebagai Gubernur Jateng untuk menyelesaikan demi tanggung jawab kepada rakyat Jateng,” kata Poempi kepada Forum Keadilan, Jumat 19/1/2024.
Menurut Poempi, Ganjar sudah menyelesaikan persoalan di Wadas, termasuk pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Hanya saja ada tiga pihak yang belum diselesaikan.
“Semoga dapat diselesaikan secepatnya oleh semua pejabat pemerintah terkait,” ujarnya.
Lebih lanjut Poempi menegaskan, bahwa Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan konflik agraria di Indonesia yang berbasis pada penegakan hukum yang berkeadilan.
“Prioritas utama adalah pemberantasan mafia tanah,” ucapnya.
Menurutnya, Ganjar-Mahfud terus berkomitmen dalam penegakan hukum, terlebih kepada masyarakat kecil yang terdampak konflik agraria.
“Kemudian hak-hak orang kecil harus menjadi basis perlindungan secara hukum dan memberikan rasa keadilan bagi mereka, termasuk dalam konteks konflik Agraria ini,” tuturnya.
Ganjar sendiri, sempat meminta agar persoalan Wadas menjadi pembahasan dalam debat capres-cawapres nanti.
“Sebaiknya dibahas. Maka tadi saya ceritakan ke kawan-kawan yang ada di ruangan ini, bertanya tentang semen Rembang yang saya selesaikan meskipun itu bukan program Pemprov. Wadas, sama, yang itu saya selesaikan,” kata Ganjar di Pos Bloc, Jakarta, Minggu 14/1 lalu.
Menurutnya, sekalipun proyek tersebut bukan program dirinya melainkan program pemerintah pusat, tetapi Ganjar mampu menyelesaikan dan dianggap sebagai bentuk latihan tanggung jawab.*
Laporan M. Hafid
