Mahkamah Agung

Sangkarut Gugat menggugat antara pihak pengelola Terminal Umum Pelabuhan Marunda yaitu PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero. Terkait gugat menggugat tersebut yang akhirnya pihak Mahkamah Agung RI…
Read More...

Mantan ketua DPR RI Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK) ke M‎ahkamah Agung (MA) terkait putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Direncanakan, sidang perdana PK Novanto akan digelar…
Read More...

Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang Khusus Mahkamah Agung, Syamsul Maarif, mendesak DPR dan pemerintah membentuk RUU Penghinaan Pengadilan (Contempt of Court). Permintaan ini didasari beberapa peristiwa yang dianggap melecehkan…
Read More...

Kalangan DPR RI angkat bicara terkait berlarut larutnya Konflik internal dalam pembangunan dan pengelolaan Terminal Umum Pelabuhan Milik KCN-KBN Marunda. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi . Dalam keterangan nya…
Read More...

"Upaya hukum itu secepatnya akan dilakukan begitu kami selesai melakukan analisis terhadap putusan lengkap atau putusan kasasi secara lengkap yang kami terima dari MA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu…
Read More...

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana meminta  Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Syafruddin Arsyad Tumenggung. "Jika ditemukan adanya pelanggaran maka hakim…
Read More...

"KPK akan mempelajari secara cermat putusan tersebut dan mempertimbangkan secara serius melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa 9/7/2019 FOTO…
Read More...

"Mengadili sendiri menyatakan SAT terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana," ujar Ketua Bidang Hukum dan Humas MA, Abdullah, di Gedung MA, Jakarta Pusat,…
Read More...

Kasasi pihak Buni Yani serta kasasi jaksa penuntut umum ditolak dan Buni Yani harus membayar biaya administrasi sebesar Rp2.500,00. Selain itu, karena di tingkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Banding, Buni Yani divonis 1 tahun 6 bulan…
Read More...