DPR Sebut Pagu Indikatif Pendidikan 2027 Naik, Tapi Belum Prioritaskan Kesejahteraan Guru

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti fokus alokasi anggaran pendidikan dalam pagu indikatif tahun 2027 yang dinilai masih terlalu besar pada pembangunan sarana dan prasarana, sementara aspek kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pendidikan belum mendapat perhatian yang memadai.

Dari hasil pembahasan Pagu Indikatif bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Komisi X melihat bahwa pemerintah masih menempatkan pembangunan fisik sebagai prioritas utama.

“Kami melihat di pagu indikatif tersebut ternyata pemerintah masih berfokus kepada sarana dan prasarana. Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa-siswi juga belum terlihat,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15/6/2026.

Karena itu, Komisi X meminta pemerintah untuk meninjau kembali pagu indikatif yang telah disusun. DPR menilai, peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran pendidikan nasional.

Lalu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran di salah satu direktorat di Kemendikdasmen yang menangani kurikulum. Menurutnya, direktorat tersebut belum mendapatkan alokasi anggaran dalam pagu indikatif yang diajukan.

“Bahkan di satu direktorat yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menangani kurikulum saja anggarannya masih nol. Ini menjadi perhatian serius Komisi X untuk disampaikan kepada pemerintah agar dilakukan formulasi ulang terhadap pagu indikatif yang sudah disampaikan kepada DPR,” ujarnya.

Lalu menyebut, pagu indikatif untuk Kemendikdasmen mencapai sekitar Rp58 triliun dengan usulan penambahan lebih dari Rp40 triliun. Sementara itu, Kemendiktisaintek memperoleh pagu indikatif sekitar Rp64 triliun dengan usulan tambahan anggaran lebih dari Rp15 triliun.

Politisi PKB itu menyebut, besarnya anggaran diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk membuat program layanan pendidikan, peningkatan mutu, dan kualitas pendidikan masih belum memperoleh porsi anggaran yang memadai.

“Untuk program layanan dan mutu serta peningkatan kualitas pendidikan masih zero, masih nol. Itu yang sangat kami sayangkan dengan postur pagu indikatif yang ada hari ini,” tegasnya.

Komisi X DPR RI pun meminta pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan, tetapi juga memperhatikan pengembangan sumber daya manusia, terutama para guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada. Itu sama saja dengan hal yang sia-sia,” pungkasnya.*