BEM Trisakti Ungkap Alasan Demo di DPR: Pengawasan Pemerintah Tak Berjalan Baik

FORUM KEADILAN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti mengungkap alasan memilih Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lokasi titik aksi.

Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti Muhammad Putra mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan anggota legislatif ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak berjalan baik.

“Kenapa kami memilih di gedung DPR? Pertama, kami melihat bahwasanya DPR selaku legislatif dan juga pengawas pemerintah tidak berjalan dengan baik. Makanya kami menuntut di sini,” katanya di titik aksi, Jumat, 19/6/2026.

Ia lantas mencontohkan saat ada rapat pembahasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Komisi IX DPR. Dalam rapat itu, legislator tidak mengetahui adanya anggaran keluar tanpa sepengetahuan DPR.

“Makanya kami menuntut di sini karena beberapa anggaran yang mempengaruhi ekonomi pada saat ini dipengaruhi oleh adanya rapat-rapat di DPR gitu,” katanya.

“Nah itu yang harus kita tuntut sekarang bagaimana seharusnya DPR selaku legislatif menjalankan pengawasan dengan baik, seperti itu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejumlah kampus di wilayah Jakarta kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR. Beberapa kampus tersebut di antaranya ialah Universitas Trisakti, Universitas Mercubuana, Universitas Esa Unggul, hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mahasiswa membawa tiga tuntutan utama dalam aksi demonstrasi kali ini, yakni pemulihan ekonomi dan politik, pemberantasan inkompetensi pejabat, serta mengembalikan supremasi sipil.

Sedangkan keresahan lain yang mereka suarakan ialah, menurunkan harga BBM dan meningkatkan ketersediaan BBM subsidi, menghentikan pemborosan APBN, serta melakukan evaluasi total terhadap program MBG.

Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Polri, meminta pembebasan tahanan politik, menghentikan represivitas aparat dan militerisme di ranah sipil, serta menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.*