Tiba di Gedung DPR, Mahasiswa: Kita Disatukan kembali oleh Rezim Prabowo-Gibran

FORUM KEADILAN – Mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai tiba di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menyebut telah disatukan kembali karena rezim pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan Forum Keadilan di lapangan, mereka mulai tiba di lokasi sejak pukul 15.30 WIB dan melakukan orasi di titik aksi.

Dalam salah satu orasinya, mahasiswa menyoroti pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satunya melalui program unggulan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG).

“MBG saat ini telah menjadi wajah buruk program utama Presiden ,” kata salah satu orator di Jakarta, Jumat, 19/6/2026.

Selanjutnya, mahasiswa turut menyoroti masuknya anggota Polri dalam militer ke ruang-ruang sipil.

“Kita memiliki sejarah yang panjang, reformasi Polri bagaimana kita memisahkan ruang-ruang sipil kita dengan ruang-ruang militer,” katanya.

“Hari ini kita disatukan kembali oleh rezim Prabowo-Gibran,” tegasnya.

Selain itu, mereka juga turut meminta agar aparat menghentikan serangan kepada aktivis dan membebaskan tahanan politik di Indonesia.

Sebagai informasi, sejumlah kampus di wilayah Jakarta kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR. Beberapa kampus tersebut di antaranya ialah Universitas Trisakti, Universitas Mercubuana, Universitas Esa Unggul, hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mahasiswa membawa tiga tuntutan utama dalam aksi demonstrasi kali ini, yakni pemulihan ekonomi dan politik, pemberantasan inkompetensi pejabat, serta mengembalikan supremasi sipil.

Sedangkan keresahan lain yang mereka suarakan ialah, menurunkan harga BBM dan meningkatkan ketersediaan BBM subsidi, menghentikan pemborosan APBN, serta melakukan evaluasi total terhadap program MBG.

Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Polri, meminta pembebasan tahanan politik, menghentikan represivitas aparat dan militerisme di ranah sipil, serta menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.*