Pengamat sebut Reformasi Jilid II Tak Akan Terjadi Tanpa Konflik Elite Politik

FORUM KEADILAN – Wacana Reformasi Jilid II kembali mengemuka di ruang publik setelah sejumlah aksi mahasiswa yang digerakkan oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berlangsung di berbagai daerah pada awal Juni 2026.

Namun, Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menilai, peluang terwujudnya Reformasi Jilid II masih sangat kecil dalam kondisi politik nasional saat ini.

Menurut Nasarudin, faktor utama yang dapat memicu sebuah agenda revolusi adalah munculnya konflik di kalangan elite politik tingkat atas yang diikuti hilangnya kepercayaan masyarakat dan mahasiswa terhadap pemerintah.

“Jadi pemicu yang paling ampuh adalah krisis ekonomi dan krisis politik terjadi secara bersamaan,” kata Nasarudin kepada Forum Keadilan Kamis, 18/6/2026.

Ia menjelaskan, stabilitas politik nasional saat ini sangat ditentukan oleh elite politik tingkat pertama karena kelompok tersebut memiliki perangkat dan pengaruh besar dalam mengondisikan iklim politik nasional.

Nasarudin menilai, salah satu keunggulan Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah memiliki hubungan baik dengan para presiden terdahulu serta didukung koalisi yang kuat di parlemen.

“Selagi ibu Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo masih bisa berkomunikasi intens dan bisa berdiskusi bersamaan dalam satu meja, maka agenda Reformasi Jilid II sulit terwujud,” ujarnya.

Ia juga menilai, berbagai persoalan kebangsaan saat ini masih dapat diselesaikan melalui jalur politik oleh para ketua partai politik. Kondisi tersebut, menurut dia, semakin memperkecil peluang munculnya gerakan Reformasi Jilid II.

Nasarudin membandingkan situasi saat ini dengan kondisi menjelang Reformasi 1998. Menurut dia, salah satu faktor penting yang mendorong tumbangnya rezim saat itu adalah adanya konflik antara sejumlah tokoh elite nasional dengan Presiden Suharto.

“Faktor krusial terjadinya Reformasi 98 juga adalah terjadinya konflik tokoh-tokoh kunci elite nasional dengan Suharto, sedangkan dalam agenda Reformasi Jilid II saat ini kondisi elite politik baik-baik saja tanpa adanya kepentingan yang tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Prabowo, kondisi ini memperkecil peluang Reformasi Jilid II untuk bisa diwujudkan,” katanya.

Selain itu ia menilai, gerakan mahasiswa saat ini belum memiliki figur simbolik yang dapat menjadi ikon perlawanan sebagaimana pada era Reformasi 1998.

“Berbeda dengan agenda Reformasi 98 yang menjadi ikon mahasiswa saat itu, ada Fadli Zon, Adian Natipulu, Budiman Sudjatmiko, Fahri Hamzah dll, agenda Reformasi Jilid II tidak punya ikon gerakan mahasiswa yang bisa menjadi simbol perlawanan terhadap rezim,” ujarnya.

Karena itu, Nasarudin menilai, gerakan mahasiswa yang mengusung Reformasi Jilid II belum berkembang secara masif dan berskala besar.

Ia juga menyinggung peristiwa penembakan mahasiswa dalam Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menjadi salah satu pemicu gelombang reformasi saat itu.

Menurut Nasarudin, setelah Reformasi 1998 sebenarnya sempat muncul momentum yang berpotensi memicu gejolak besar pada Agustus 2025.

“Sebetulnya, pasca Reformasi 98 ada sebuah momentum titik balik revolusi yaitu, tragedi Agustus 2025 hampir terjadi reformasi, pasca meninggalnya Affan Kurniawan dilindas oleh aparat terjadi sebuah kerusuhan hebat yang mengarah kepada penggulingan rezim,” katanya.

Meski demikian, ia menilai , pemerintah saat itu mampu mengendalikan situasi sehingga gejolak tidak berkembang menjadi gerakan yang lebih besar.

“Jadi sekali lagi ide gerakan tentang reformasi jilid II sulit untuk dapat diwujudkan,” tutup Nasarudin.*