Rabu, 10 Juni 2026
Menu

TNI Tidak Urusi Begal, KSAD: Mereka Takut Liat Tentara

Redaksi
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10/6/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10/6/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membantah anggapan bahwa jajaran TNI Angkatan Darat (AD) ikut mengurusi persoalan kriminalitas seperti begal, sampah, maupun sektor pertanian.

Menurut Maruli, TNI tidak mengambil alih tugas penanganan tindak kriminal. Namun, keberadaan prajurit di lapangan kerap memberikan efek pencegahan terhadap aksi kejahatan.

“Siapa yang mengurus begal? Enggak ada yang mengurus begal. Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ, begal melihat tentara, enggak jadi. Seperti itu,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10/6/2026.

Ia menegaskan, TNI lebih berfokus pada pekerjaan yang belum mampu dijangkau secara optimal oleh kementerian atau lembaga terkait, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jadi, kita mengerjakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kementerian. Misalnya daerah 3T di pulau-pulau, ya. Karena nilai proyeknya enggak besar, tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa,” ujarnya.

Maruli mencontohkan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan TNI di pulau-pulau terluar Indonesia. Menurutnya, sejumlah proyek bernilai kecil sering kali sulit dikerjakan oleh pihak lain karena kendala geografis dan biaya mobilisasi yang tinggi.

“Nanti sebentar lagi ada kegiatan kita di pulau-pulau terluar, nanti kita coba dengar ininya, ya, apa beritanya. Karena nilai proyek, misalnya Rp200 juta, pekerjaannya di Pulau Nias, gitu. Mungkin sulit mencari yang mendapatkan proyeknya, ya coba kita bantu,” jelasnya.

Maruli juga menekankan keterlibatan TNI dalam berbagai proyek pembangunan bukan berarti mengambil pekerjaan yang telah menjadi ranah pihak lain. TNI, kata Maruli, hanya turun tangan ketika pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang semestinya.

“Jadi, bukannya proyek itu diambil duluan baru kita milih, enggak. Yang tidak bisa dilakukan, baru kita lakukan ya,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari