Menhan Sebut Bangun 750 Batalyon untuk Tekan Begal

FORUM KEADILAN – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, pembangunan 750 batalyon infanteri teritorial dalam lima tahun dilakukan untuk memperkuat pertahanan sekaligus membantu menekan angka kriminalitas, termasuk aksi begal di berbagai daerah.

Sjafrie menjelaskan, sejumlah pihak sempat mempertanyakan rencana pembangunan ratusan batalyon tersebut. Namun menurutnya, langkah itu disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan Indonesia yang memiliki 514 kabupaten, jumlah penduduk mencapai 287 juta jiwa, serta wilayah perbatasan dengan 11 negara.

“Saya perlu menjelaskan kepada yang kaget untuk apa bikin 750 batalyon selama lima tahun. Kita mempunyai 514 kabupaten dengan 287 juta rakyat Indonesia,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19/5/2026.

Ia menegaskan, pembangunan kekuatan pertahanan bukan untuk mengantisipasi serangan negara lain, melainkan untuk menjaga kedaulatan dan mengawal kekayaan alam Indonesia.

Menurut Sjafrie, sejak 2025 dirinya bersama jajaran TNI telah melakukan revitalisasi pertahanan negara. Pemerintah menargetkan pembangunan 150 batalyon setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pengamanan di seluruh kabupaten.

“Insyaallah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal satu batalyon infanteri teritorial pembangunan,” ujarnya.

Sjafrie mengatakan, keberadaan batalyon infanteri teritorial pembangunan memberikan dampak langsung terhadap keamanan daerah. Sebelum batalyon ditempatkan, sejumlah kabupaten disebut tidak memiliki pasukan pengamanan yang memadai sehingga angka kriminalitas, termasuk begal, cukup tinggi.

Namun setelah pangkalan batalyon dibangun dan prajurit mulai melakukan patroli rutin, angka kriminalitas diklaim mengalami penurunan signifikan.

“Begal dan kriminal di situ yang tadinya tinggi sekali, menjadi turun, kriminalnya hilang di atas 50 persen,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, patroli dilakukan menggunakan kendaraan yang disiapkan industri pertahanan, baik kendaraan listrik maupun non-listrik. Selain itu, prajurit juga membantu menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di masyarakat.

Tak hanya soal keamanan, Sjafrie menyebut batalyon teritorial pembangunan juga berperan dalam memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Prajurit disebut aktif berinteraksi dengan masyarakat lintas agama dan adat di daerah penugasan.

“Ada yang dari pesantren, ada rohaniawan nonmuslim yang masuk ke gereja bersama masyarakat, dan di masjid bisa jadi khatib dan imam,” pungkasnya.*