FORUM KEADILAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ungkap belasan ribu tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia yang belum mendapatkan pengawas.
“Iya. Makanya (rekrutmen pengawas TPS) kita perpanjang,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada awak media, Rabu, 17/1/2024.
Ia mengakui bahwa masih harus melakukan pengecekan lebih lanjut dengan data yang ada dengan bertujuan mengetahui berapa jumlah TPS yang hingga saat ini belum mempunyai pengawas dan di mana saja sebarannya.
Bagja menilai, terdapat sejumlah tantangan yang tidak mudah soal rekrutmen pengawas TPS yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
“Pertama, tidak ada di daerah situ. Kemudian, pendidikannya tidak ada yang memenuhi (syarat minimum) SMA,” kata Bagja.
Perpanjangan rekrutmen pengawas TPS, kata Bagja, akan terus dibuka hingga satu atau dua minggu sebelum hari pemungutan suara.
Jika sampai tingkat yang ditentukan masih terdapat TPS yang belum memiliki pengawas, maka Bawaslu akan melakukan beberapa langkah alternatif.
“Ada alternatif lain, misalnya dengan (merekrut) penduduk desa di sebelahnya, kan seharusnya memang (pengawas TPS merupakan warga) di daerah tersebut, tapi kalau tidak ada gimana?” lanjut Bagja.
“Itu kejadiannya. Tingkat pendidikannya tidak SMA, masih SMP semua, bagaimana coba? Terus cari di lain pulau? Repot kan. Itu undang-undang terpaksa disimpangi untuk itu,” tutur Bagja.
Tetapi, alternatif yang disampaikan oleh Bagja tersebut belum diputuskan dan hanya sebuah opsi yang mungkin dilakukan.
“(Tergantung) di lapangan itu, kita masih belum tahu,” kata Bagja.*
