Bawaslu Ingatkan Pj Kepala Daerah yang Maju di Pilkada Tertib Cuti

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja | Dok - Biro Pers Bawaslu RI
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja | Dok - Biro Pers Bawaslu RI

FORUM KEADILAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan sejumlah isu yang krusial yang berkaitan dengan potensi rawannya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan mengenai kemungkinan petahana yang maju kembali untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk ASN yang selama jeda waktu 1-2 tahun belakangan mempunyai kesempatan untuk duduk sebagai penjabat (Pj) kepala daerah.

Bacaan Lainnya

Bajga mengingatkan, ketentuan cuti di luar tanggungan negara harus dipatuhi dengan benar oleh para petahana yang ingin maju kembali sebagai calon kepala daerah.

“Ini harus kita sampaikan kepada teman-teman pj kepala daerah yang mau maju tentu harus memperhatikan beberapa hal,” ujar Bagja dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2024 di Wilayah Papua, dikutip situs resmi Bawaslu RI pada Jumat, 31/5/2024.

Lalu, netralitas ASN dapat menjadi salah satu potensi kerawanan yang diprediksi masih bakal terjadi di Pilkada mendatang. Menurutnya, indikasi ini salah satunya dapat terlihat dari potensi majunya elit birokrat daerah yang mempunyai jabatan strategis untuk maju dalam kontestasi.

“Mobilisasi ASN menjadi sarana yang efektif untuk mendulang suara,” tuturnya.

Kemudian, ia menyoroti potensi politik uang atau money politics dalam Pilkada Serentak 2024 yang juga disebut salah satu isu krusial.

Ia menilai, praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial, mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hingga masa tenang jelang pemungutan suara.

“Ini tugas kita bersama, Sentra Gakkumdu juga menindak dan menelusuri terkait politik uang,” imbuhnya.

“Begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi,” tambahnya.*