FORUM KEADILAN – Calon presiden (capres) nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kompak memberi nilai rendah untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yang juga merupakan capres nomor urut 2.
Pengamat militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting tidak sependapat dengan penilaian Anies-Ganjar. Menurutnya, kedua capres tersebut telah melakukan langkah yang blunder.
Selamat juga menyampaikan keprihatinan terhadap potensi dampak dari pernyataan tersebut. Pasalnya, Anies dan Ganjar telah memancing emosi sejumlah petinggi TNI.
“Beberapa petinggi perwira TNI itu sampai kemudian mengirim WA (WhatsApp) ke saya, dia bilang ‘ini sama saja tidak menghargai apa yang dilakukan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut dan Mabes Angkatan Udara’,” kata Selamat dalam keterangannya, Selasa, 16/1/2024.
Selamat mengatakan, skor yang diberikan Anies dan Ganjar juga memberikan kesan seperti menjatuhkan moral prajurit, karena kinerja Kemhan dan Mabes TNI itu saling terkait.
“Karena Kementerian Pertahanan itu membangun kekuatan, Mabes TNI adalah pengguna kekuatan dan Mabes angkatan adalah Pembina kekuatan, mereka merasa pemberian nilai 5 dan pemberian nilai 11 adalah menjatuhkan nilai moral mereka,” kata Selamat.
Menurut Selamat, penilaian tersebut juga akan berdampak pada keluarga-keluarga prajurit TNI. Sebab, kata dia, hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa kerja prajurit tidak dinilai baik.
“Ini akan terpengaruh dalam keluarga-keluarga tentara dalam artian ‘kerja kami tidak dinilai secara baik oleh orang yang punya ambisi menjadi presiden’, itu pesan yang saya dapat di WA kemarin,” lanjutnya.
Sebelumnya, munculnya penilaian kinerja Kemhan era Prabowo itu bermula saat Anies memberikan pertanyaan kepada Ganjar terkait skor kinerja Kemhan pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu, 7/1.
“Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, silakan Pak Ganjar,” tanya Anies.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjawab lima, dan mengaku sudah memiliki data soal kinerja Kemhan.
“Lima, saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Di meja saya sudah saya siapkan satu per satu,” jawab Ganjar.
Setelah itu, Ganjar membahas mengenai sistem pertahanan. Anies kemudian membandingkan tunjangan TNI-Polri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemerintahan Presiden Jokowi.
Anies menyatakan, pada masa pemerintahan SBY, tunjangan TNI-Polri mengalami kenaikan sebanyak sembilan kali. Namun, situasinya sangat berbeda pada masa pemerintahan Jokowi, di mana hanya terjadi kenaikan sebanyak tiga kali.
“Kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius, tukin (tunjangan kinerja) hanya 80 persen. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu risikonya keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy,” ujar Anies.
“Karena itu, menurut saya, skornya justru di bawah lima Pak Ganjar, kalau lima itu ketinggian,” kata Anies.
Ganjar kembali mempertegas penilaian Anies. Ia minta Anies menyebut angkanya secara jelas.
“Mas Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu, loh. Jangan di bawah lima, sebut saja berapa,” ujar Ganjar.
“11, Mas, dari 100,” kata Anies.*
