FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai, pernyataan Prabowo Subianto mengenai penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua tidak memberikan solusi.
Dalam acara debat calon presiden (capres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum pada Selasa, 12/12/2023 malam, Prabowo menyatakan akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam konteks penegakan HAM.
Diketahui, Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 memang kerap menyatakan akan melanjutkan program yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
“Presiden Jokowi yang paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sudah lebih dari 19 kali ke Papua, dan peningkatan ekonomi yang paling cepat yang paling pesat selama pemerintahan Jokowi, selama sejarah Republik Indonesia. Saya akan melanjutkan membawa kemajuan ekonomi sosial,” ungkap Prabowo, Selasa malam.
Tak setuju dengan Prabowo, menurut Haris Azhar, penegakan HAM di Papua selama pemerintahan Presiden Jokowi cenderung stagnan atau bahkan semakin memburuk. Hal ini membuat Azhar menilai jawaban Prabowo tidak dianggap sebagai solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua.
“Soal HAM, menurut saya Prabowo ada keyword melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi di mana problematikanya makin memburuk. Jadi jawaban Prabowo saya menduga tidak dilihat sebagai sebuah hal yang dibutuhkan bagi orang Papua, karena pertanyaannya kekerasan meningkat, sementara konflik makin tinggi. Ada kekerasan warga, dan ada konflik separatis dengan TNI/Polri,” tutur Haris Azhar pada acara nonton bareng debat capres di Akbar Faizal Podcast, dikutip, Kamis, 14/12.
Di sisi lain, Azhar justru memuji apa yang disampaikan oleh capres nomor urut 1 dan 3, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Keduanya memiliki latar belakang yang sama sebagai mantan gubernur.
“1 dan 3 seperti punya background mirip, mantan gubernur. Jadi cukup lincah menjawab soal pelayanan publik dan kerukunan warga. Yang menarik jawaban nomor 3, Ganjar bilang dialog. Ini rekomendasi LIPI, tim almarhum Muridan menemukan ini, perlu ada dialog. Kalau Prabowo menjawab akan melanjutkan apa yang dikerjakan Jokowi. Di jaman Jokowi jumlah peningkatan aparat terjadi, tidak menjawab masalah di Papua,” tandas Azhar.
Bertolak belakang dengan Prabowo yang selalu mengusung keberlanjutan program Jokowi, Azhar menyatakan bahwa Anies dan Ganjar jauh lebih independen karena tidak terpengaruh oleh dukungan politik dari pemimpin tertinggi negeri ini.
“Dari komposisi keliatan suasana politisnya 1 dan 3 tidak didukung Jokowi, jadi tidak ada beban,” tutup Haris Azhar.*
