FORUM KEADILAN – Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putera Sadana meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang dilayangkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri.
“Pada kesempatan ini izinkan lah kami selaku termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan yang memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan dalam eksepsi,” kata Putu membacakan kesimpulan jawaban dari tim hukum Polda Metro Jaya di PN Jakarta Selatan, Selasa, 12/12/2023.
Putu juga meminta Hakim Imelda Herawati menerima eksepsi dari termohon dan menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima.
“Dalam pokok perkara, satu menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya.
Kedua, Putu meminta agar Hakim Imelda menyatakan sah atas penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.TAP/325/XI/Res.3.3/DITRESKRIMSUS tanggal 22 November 2023 atas nama tersangka Firli Bahuri.
“Tiga, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Empat, menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara a quo,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Senin 11/12, pengacara Firli sudah membacakan permohonannya. Setidaknya ada 10 poin petitum yang disampaikan dalam praperadilan kemarin.
Berikut daftar petitum yang dibacakan di sidang praperadilan:M
1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka atas gugatan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/325/XI/RES.3.3./Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023 atas nama Firli Bahuri adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor: SP.Sidik/6715/X/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus, tertanggal 9 Oktober 2023 juncto Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/7539/XI/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 November 2023, yang diterbitkan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat yang diterbitkan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
5. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon.
6. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.DIRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Oktober 2023 dicabut, tidak sah dan tidak berlaku.
7. Menyatakan termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.DIRESKRIMSUSPOLDA METRO JAYA Tanggal 9 Oktober 2023.
8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon.
9. Memerintahkan termohon untuk tidak lagi menerbitkan surat perintah penyidikan terkait peristiwa hukum a quo.
10. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.*
Laporan M. Hafid
