FORUM KEADILAN – Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diduga diretas. Motifnya diyakini bukan karena politisasi.
Peretas dengan nama ‘Jimbo’ mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih KPU. Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh di situs BreachForums.
Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs web https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan validitas data. Data tersebut mencakup NIK, NKK, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Adapun data-data itu dijual dengan harga 74.000 dolar Amerika atau sekitar Rp1,2 miliar.
Terkait persoalan ini, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan akan segera melakukan pengusutan terkait dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. Kata dia Tim KPU dan Gugus Tugas yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data tersebut.
Hasyim juga mengungkapkan bahwa data pemilih tidak hanya dimiliki oleh KPU, tetapi juga oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, partai politik peserta Pemilu 2024 juga memiliki data yang serupa.
“Karena memang Undang-Undang Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu,” kata Hasyim dalam keterangannya, Rabu 29/11/2023.
Terkait kebocoran data ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut bahwa tidak ada motif politik di baliknya.
“Jadi maksudnya ini hanya untuk meyakinkan bahwa ini tidak ada motif politik. Tetapi ini motif bisnis,” kata Budi, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu 29/11.
Pihaknya sendiri sudah meminta konfirmasi dari KPU sejak kemarin malam.
“Kami sejak semalam sudah bersurat ke KPU, apakah betul terjadi kebocoran data? Nah kita kan sedang menunggu jawaban dari KPU,” ucapnya.
Meski Budi belum bisa memastikan kesimpulan dari kebocoran tersebut. Sebab, KPU masih menelusuri dugaan kebocoran data ini.
Ia juga meminta agar publik tidak gusar dengan kabar kebocoran data tersebut dan tidak menghakimi KPU.
“Jangan menyalahkan KPU, jangan saling menyalahkan yang lain. Kami Kominfo tidak ingin menyalahkan lembaga lain, apalagi KPU ini tumpuan kita dalam pemilu. Jangan sampai KPU, dideskreditkan,” tukasnya.*
Laporan Novia Suhari
