Persoalan Opsi Skripsi Bukan Prioritas

Ilustrasi kuliah
Ilustrasi kuliah | ist

FORUM KEADILANSkripsi telah lama menjadi tantangan bagi para mahasiswa di Indonesia untuk memperoleh kelulusan.

Kini, arah perkuliahan empat tahun ke depan yang hanya ditentukan oleh kumpulan makalah tertulis itu tampaknya akan berakhir melalui pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bahwa skripsi tak lagi wajib sebagai syarat kelulusan.

Bacaan Lainnya

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menyebut bahwa pemberian tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.

Kebijakan itu pun disambut positif oleh Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan. Namun, Cecep menilai, sebenarnya masih banyak masalah lebih serius yang harus diselesaikan lebih dahulu dibanding persoalan opsi skripsi.

“Ya memang kementerian kita ini sering kali membuat kebijakan-kebijakan yang menurut saya dari sisi fundamental masalah pendidikan kadang-kadang kurang menyentuh gitu ya,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Kamis, 31/8/2023.

Adapun masalah fundamental pendidikan yang sangat perlu untuk diperhatikan, diantaranya rata-rata jenjang lulusan sekolah di Indonesia yang masih rendah hingga kesejahteraan guru.

“Kenapa bukan kebijakan itu yang jadi fokus? Kedua soal kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, nah itu juga masih banyak yang harus diselesaikan. Ketiga, misalnya soal standarisasi sekolah dari sisi fasilitas gedung, kenapa kalau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu rame terus? Karena memang standardisasinya berbeda-beda,” lanjutnya.

Lebih tegas, Cecep menilai Kemdikbud hanya menggonta-ganti kebijakan yang tidak penting. Sementara menurut Cecep dasar-dasar masalah pendidikan belum disentuh dengan baik.

“Memang benar, kadang Kemdikbud ini kurang konsen terhadap persoalan fundamental pendidikan malah senangnya gonta ganti kebijakan sebelumnya, yang tidak terlalu penting, karena soal ini (bisa diserahkan) pada petugas di masing-masing perguruan tinggi,” tuturnya.

Sependapat, Pengamat Sosial dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal juga menilai persoalan opsi skripsi bukan prioritas dalam meningkatkan pendidikan.
Menurut Bakhrul, banyak hal yang lebih penting untuk memajukan pendidikan, seperti infrastruktur pendidikan, kesejahteraan guru, dan kurikulum pendidikan.

Bahkan Bakhrul menyatakan tidak setuju menghapus skripsi sebagai syarat pencapaian gelar. Sebagai sebuah penelitian, menurutnya skripsi harus tetap ada.

Bakhrul menjelaskan, skripsi merupakan penguji kompetensi kemampuan. Teori di dalam kelas, kemudian dibawa di luar kelas untuk diuji.

“Itu yang dinamakan penelitian. Jika skripsi dihilangkan, mimbar akademik akan menjadi tidak jelas, karena tidak ada yang tertulis dan tercatat, dalam kajian-kajian ada literasi,” ujar Bakhrul kepada Forum Keadilan, Kamis, 31/8.

“Kuliah itu memang berat. Itu bagian dari konflik, dan dinilai menjadi tingkat kesuksesan dalam belajar. Sebenarnya, skripsi itu baik,” imbuhnya.

Akan tetapi, Bakhrul setuju apabila yang dihapuskan adalah jurnal, karena menurutnya jurnal adalah daerah komersialisasi dan kapitalisasi.* (Tim FORUM KEADILAN)