Bacakan Langsung KEM-PPKF, Banggar DPR Harap Presiden Dapat Jawab Keraguan Pasar

FORUM KEADILAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 memiliki makna penting bagi kondisi ekonomi nasional dan kepercayaan pasar.

Menurut Said, langkah Presiden menyampaikan langsung pidato terkait KEM-PPKF menjadi sinyal kuat pemerintah dalam menjawab berbagai keraguan terhadap kondisi fiskal Indonesia.

“Tradisi baru atau bukan tradisi baru, tapi nampaknya ini Presiden hadir langsung pidato di paripurna tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Tentu punya makna yang dalam,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20/5/2026.

Ia menjelaskan, kehadiran Presiden secara langsung diyakini untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas fiskal, stabilitas fiskal, kemampuan fiskal, kesehatan fiskal, hingga kesinambungan APBN 2026.

“Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini,” ujarnya.

Said juga menyinggung tekanan global dan geopolitik yang saat ini mempengaruhi kondisi ekonomi dunia, termasuk kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang dinilai masih akan bertahan tinggi. Oleh sebab itu, ia berharap Bank Indonesia dapat mengambil langkah kenaikan suku bunga guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Saya sungguh berharap Bank Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa menaikkan suku bunga 50 atau 75 basis poin untuk menahan gejolak rupiah kita,” katanya.

Selain itu, Said menyebut, publik dan investor kini menantikan arahan Presiden terkait visi pengelolaan fiskal pemerintah pada 2027 melalui penyampaian KEM-PPKF tersebut.

Ia mengakui saat ini terdapat kekhawatiran dari pengamat maupun investor mengenai pengelolaan fiskal Indonesia. Namun menurutnya, kekhawatiran tersebut tidak perlu dibesar-besarkan karena kondisi defisit APBN masih dalam batas aman.

“Padahal defisitnya 3 persen plus lebih sedikit, itu baru kuartal pertama karena pemerintah melakukan best effort terhadap belanja di kuartal satu,” jelasnya.

Said optimistis defisit APBN 2026 tetap dapat dijaga di kisaran 2,55 persen hingga maksimal 2,6 persen.

“Sehingga investor tidak perlu ada persepsi negatif terhadap fiskal kita,” pungkasnya.*