Selasa, 19 Mei 2026
Menu

KSAD Sebut Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Instruksi Pemda dan Curigai Sumber Dana

Redaksi
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19/5/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19/5/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menanggapi viralnya keterlibatan TNI dalam upaya pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi.

Maruli menegaskan bahwa langkah pembubaran kegiatan tersebut bukan merupakan instruksi langsung dari TNI, melainkan keputusan pemerintah daerah demi menjaga situasi keamanan di wilayah masing-masing.

“Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah, itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19/5/2026.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah pengamanan apabila dinilai terdapat potensi keributan di tengah masyarakat. Ia menyebut, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan situasi di lapangan oleh pejabat pemerintahan setempat.

“Antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya, kan itu mereka. Tidak ada instruksi langsung. Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut, isi film dokumenter tersebut belum tentu sepenuhnya benar sehingga perlu disikapi secara hati-hati.

“Mereka (Pemda) kan berkewajiban untuk mengamankan wilayah, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar,” ucapnya.

KSAD turut membantah anggapan TNI bersikap antikritik terkait keterlibatan institusi tersebut dalam film dokumenter Pesta Babi. Ia pun menyakinkan kembali bahwa pembubaran tersebut instruksi Pemda.

“Enggak, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya memutuskan, itu kan instruksinya juga ada,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Maruli juga menyinggung adanya pihak-pihak yang membuat dan menyebarkan video terkait isu tersebut. Ia mempertanyakan sumber pendanaan dari aktivitas pembuatan video yang dilakukan di berbagai daerah.

“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini, segala macam, duitnya dari mana. Silahkan coba saja. Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari