Senin, 03 November 2025
Menu

Demokrat Dukung Penuh Penundaan Pengesahan RUU Pilkada

Redaksi
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat sekaligus Anggota Badan Legislasi (Baleg) Benny K Harman | Instagram @bkh.id
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat sekaligus Anggota Badan Legislasi (Baleg) Benny K Harman | Instagram @bkh.id
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Anggota DPR RI Fraksi Demokrat sekaligus Anggota Badan Legislasi (Baleg) Benny K Harman membeberkan sikap resmi Partai Demokrat terkait pengambilan keputusan tingkat II untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Benny menegaskan, Partai Demokrat mendukung penuh keputusan Pimpinan DPR RI yang tidak melanjutkan rapat paripurna untuk pengesahan RUU Pilkada.

“Setelah mencermati dan mendengar secara saksama aspirasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dari seluruh Indonesia yang terjadi sepanjang hari kemarin, dan mengingat proses tahapan waktu pelaksanaan pendaftaran pilkada yang semakin dekat, serta demi menjaga tegaknya konstitusi, maka sikap Fraksi Partai Demokrat segaris dengan apa yang telah disampaikan oleh Pimpinan DPR RI, yaitu tidak lagi melanjutkan pengambilan keputusan tingkat II untuk RUU Pilkada,” ungkap Benny dalam keterangan rilis, Jumat, 23/8/2024.

Oleh karena itu, Benny mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk segera melaksanakan peraturan yang sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar tahapan proses Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.

“Kami mendorong agar KPU RI dapat segera menyusun Peraturan KPU yang sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tahapan proses pilkada yang segera memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di semua KPUD di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Benny mengajak semua elemen masyarakat, mahasiswa, penyelenggara pemilu, dan partai politik untuk mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi serentak di tingkat daerah di Indonesia dengan damai, demokratis, jujur, dan adil.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada pada Kamis, 22/8, ditunda karena anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Pada hari yang sama, sejumlah demonstrasi juga terjadi untuk menolak pengesahan RUU Pilkada. Aksi massa tersebut berlangsung di beberapa lokasi, salah satunya di kompleks parlemen Senayan. Aksi juga terjadi di banyak kota.*

Laporan Muhammad Reza