Ray Rangkuti Sebut Ekonomi dan KKN Jadi Biang Ketidakpuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo

FORUM KEADILAN – Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai, persoalan ekonomi dan persepsi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan menjadi faktor yang memengaruhi penurunan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ray mengatakan, sejumlah survei menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo menjelang dua tahun pemerintahannya.

“Angkanya yang beda-beda, ada yang 66, ada yang 45, ada yang sekian. Tapi semua itu menunjukkan satu hal, penurunan tingkat kepuasan,” ujar Ray dalam Diskusi Publik Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi di Sadjoe Café & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 19/10/2026.

Menurut Ray, persoalan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong ketidakpuasan masyarakat. Ia menilai, program-program pemerintah belum mendongkrak kepuasan publik apabila manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Meski program-program tersebut mendapat penilaian positif, menurut Ray, hal itu tidak serta-merta meningkatkan kepuasan terhadap kinerja Prabowo.

“Kalau tadi MBG disebut bagus, tapi MBG itu kenyataannya enggak menyumbang tingkat kepuasan terhadap publik,” katanya.

Ray juga menyinggung hasil survei SMRC yang menurut pemaparannya menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Prabowo sebesar 44 persen.

Selain ekonomi, Ray menyoroti persepsi publik mengenai praktik KKN di lingkungan pemerintahan Prabowo. Ia menilai, persoalan tersebut mulai kembali mendapat perhatian setelah sebelumnya isu dinasti politik mengemuka dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

“Tapi yang menarik bagi saya itu adalah faktor kedua, ketidakpuasan itu, penyumbang ketidakpuasan itu apa? Publik menilai ada KKN di lingkungan Pak Prabowo,” ujar Ray.

Ia mengaku tidak mengetahui secara spesifik praktik KKN yang dimaksud oleh masyarakat. Namun, menurut dia, meningkatnya perhatian terhadap persoalan tersebut menunjukkan bahwa publik mulai mempertanyakan kembali dampak dinasti politik terhadap kesejahteraan.

“Saya enggak tahu KKN-nya mana. Tapi bagi saya ini sesuatu yang menggembirakan, karena ini dulu yang kita kampanyekan, lalu seperti mendapat pemakluman di 2024 ketika Pak Jokowi membuat anaknya jadi calon wakil presiden,” katanya.

Ray berpandangan, masyarakat pada akhirnya menilai pemerintah berdasarkan kondisi yang mereka alami sehari-hari. Karena itu, penjelasan mengenai capaian program tidak akan cukup untuk meningkatkan kepuasan apabila kebutuhan ekonomi dan rasa keadilan masyarakat belum terpenuhi.

“Sepanjang apa pun kalian menjelaskan, kalau rakyat tetap merasa bahwa perutnya enggak terpenuhi, hatinya enggak bisa disenangkan, keadilan dia enggak bisa dapatkan, maka penjelasan panjang lebar itu tidak berguna,” ucap Ray.

Ia menegaskan, realitas yang dirasakan masyarakat menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja pemerintahan.

“Sebab, kenyataan jauh lebih penting dari kata-kata,” pungkasnya.*