Kelangkaan BBM di Bali, Legislator Pertanyakan Kesiapan Pertamina

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyayangkan ketidaksiapan PT Pertamina (Persero) dalam mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kelangkaan serta antrean panjang di sejumlah daerah, terutama di Bali.

“Saya sudah berulang kali mengingatkan Pertamina, pastikan selalu menjalankan contingency plan ketika terjadi kelangkaan BBM atau gangguan distribusi. Tapi kenapa ini masih saja terjadi? Kalau sudah berulang kali diingatkan tetapi persoalan yang sama terus muncul, lalu apa kerja Pertamina?” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 15/10/2026.

Menurut Rivqy, kelangkaan BBM dan antrean panjang tidak semestinya terjadi apabila Pertamina memiliki sistem mitigasi risiko dan rencana kontingensi yang matang. Sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas penyediaan energi, Pertamina seharusnya mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan, mulai dari gangguan pasokan, keterlambatan distribusi, kendala transportasi, hingga lonjakan kebutuhan masyarakat.

“Kondisi darurat itu bukan alasan untuk kehilangan kendali. Justru dalam situasi seperti itulah kesiapan manajemen diuji. Contingency plan tidak boleh hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan ketika terjadi gangguan. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung akibat dari ketidaksiapan perusahaan,” ujarnya.

Jika persoalan kelangkaan BBM dan antrean panjang saja masih terus berulang dan sulit diatasi, ia mempertanyakan bagaimana Pertamina bisa diandalkan untuk mewujudkan swasembada energi.

“Jangan sampai kita berbicara tentang kemandirian energi, tetapi persoalan mendasar dalam menjamin pasokan BBM bagi masyarakat justru tidak kunjung tuntas. Swasembada energi bukan sekadar soal produksi, tetapi juga soal kemampuan memastikan energi tersedia dan bisa diakses masyarakat secara andal,” tegasnya.

Selain kegiatan masyarakat, dampak kelangkaan BBM di Bali juga mengganggu aktivitas para wisatawan dan menjadi sorotan media internasional.

“Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Kita sedang berupaya memperkuat pariwisata, tetapi justru muncul persoalan mendasar yang seharusnya bisa diantisipasi. Ini tentu memprihatinkan,” pungkasnya.*