Dua Tahun Prabowo, Pengamat Sebut Rekrutmen Menteri Dilakukan Sembrono

FORUM KEADILAN – Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti mengkritik mekanisme perekrutan dan penempatan menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, penempatan pejabat yang lebih mengutamakan pertimbangan politik, mengesampingkan kompetensi.

Ray mengatakan, dominasi kader partai politik di kabinet Prabowo tidak serta-merta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurut dia, persoalannya terletak pada penempatan pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensi bidangnya.

Hal itu disampaikan Ray dalam Diskusi Publik Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi di Sadjoe Café & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 19/10/2026.

“Ternyata benar bahwa masuknya anggota partai ke dalam kabinet itu enggak nyumbang tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo. Kenapa enggak menyumbang? Karena mereka ditempatkan secara sembrono, pada tempat yang sebetulnya enggak kompeten mereka berada di dalamnya,” ujar Ray.

Ia menilai, mekanisme penunjukan pejabat di Indonesia masih rentan dipengaruhi pertimbangan politik. Akibatnya, seseorang bisa dianggap layak menduduki jabatan bukan semata-mata karena kemampuan yang dimiliki, melainkan karena memperoleh dukungan politik.

“Siapa aja boleh menjadi apa kan. Asal direstui politik, maka dianggap kompeten. Maka seperti ini hasilnya. Nah, orang mikirnya kayak gitu,” katanya.

Ray juga menyoroti komposisi kabinet Prabowo yang menurutnya didominasi anggota partai politik. Ia mempertanyakan apakah penempatan para menteri telah mempertimbangkan kecakapan dan pengalaman yang relevan dengan bidang tugas masing-masing.

Sebagai contoh, Ray mengkritik Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait persoalan kebakaran hutan yang menurutnya berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak hingga ke negara tetangga. Ia turut meminta agar kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dievaluasi.

“Dan bahasa yang lebih umumnya, evaluasi kembali ini menteri,” ucapnya.

Menurut Ray, pemerintah perlu mengevaluasi penempatan pejabat agar jabatan publik diisi oleh orang yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan bidangnya.

Ia menegaskan, prinsip menempatkan seseorang sesuai keahlian juga sejalan dengan pesan yang ia tarik dari ajaran agama.

“Jadi Al-Qur’an itu sebetulnya sudah memuat prinsip, letakkanlah segala sesuatu pada ahlinya,” pungkas Ray.*