Komisi VIII DPR Justru Minta MBG Harus Terus Lanjut

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Singgih Januratmoko, mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut tidak hanya penting untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi terhadap peternak ayam dan pelaku UMKM pangan di daerah.

Singgih menilai, keberlanjutan MBG dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi produk peternakan rakyat, khususnya daging ayam dan telur. Melalui adanya permintaan yang relatif terukur dari program pemerintah, peternak memiliki kepastian pasar sehingga gejolak harga di tingkat produsen dapat ditekan.

“Di balik program ini ada ekosistem ekonomi yang sangat besar, mulai dari peternak ayam, peternak layer, UMKM, koperasi, distributor, hingga tenaga kerja di daerah,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 10/9/2026.

Menurut Singgih, selama ini salah satu persoalan yang dihadapi peternak rakyat adalah fluktuasi harga ayam dan telur. Ketika produksi melimpah sementara daya serap pasar terbatas, harga di tingkat peternak bisa turun dan bahkan berada di bawah tingkat keekonomian,

“Kalau serapan produk ayam dan telur meningkat secara konsisten melalui MBG, ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan supply dan demand. Peternak tidak terus-menerus berada dalam situasi harga yang jatuh ketika produksi sedang tinggi,” ujarnya.

Sebagai Ketua Umum DPP PINSAR, Singgih mengatakan, stabilitas harga di tingkat peternak harus menjadi salah satu indikator keberhasilan ekosistem pangan MBG. Ia mengingatkan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa jauh program tersebut mampu membangun ekosistem pangan yang sehat dan berkelanjutan.

“Peternak harus mendapatkan harga yang wajar. Jangan sampai konsumen mendapatkan makanan bergizi, tetapi di sisi hulu peternaknya justru tertekan karena harga jual tidak menutup biaya produksi,” tegasnya.

Karena itu, Singgih mendorong adanya koordinasi antara pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, serta organisasi peternak untuk menyusun pola pengadaan yang transparan dan berkelanjutan. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk MBG seharusnya dapat menjadi momentum memperkuat sektor peternakan nasional.

“Ini kesempatan untuk membangun sistem dari hulu sampai hilir. Ayam dan telur diproduksi peternak rakyat, kemudian diserap untuk kebutuhan MBG, diolah oleh UMKM atau dapur lokal, dan dikonsumsi masyarakat. Kalau ekosistemnya dibangun dengan benar, semua mendapatkan manfaat,” ucapnya.

Singgih pun berharap pemerintah tidak melihat MBG semata sebagai program sosial, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Kalau program ini berkelanjutan dan rantai pasoknya melibatkan peternak rakyat, kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus: memperbaiki gizi masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha peternak,” pungkasnya.*