Dukung Usulan Peleburan Badan Geologi dan BMKG, Komisi V: Agar Tidak Ada Ego Sektoral

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melebur Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi satu lembaga. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempercepat koordinasi dan mitigasi bencana.

Edi menilai, koordinasi antarlembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana harus berjalan secara optimal. Di antaranya, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Menurut saya, koordinasi para pihak, baik itu BMKG, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, BPBD, ini harus betul-betul terjadi dengan baik,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10/9/2026.

Selain penguatan koordinasi pemerintah, Edi menekankan pentingnya menghindari ego sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

“Jangan sampai ada ego sektoral pemerintah daerah sama pemerintah pusat, ini kita harus bareng-bareng kita lakukan,” tegasnya.

Edi juga menilai, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek dengan diberikan edukasi dan pemahaman mengenai mitigasi bencana.

“Masyarakat jangan dijadikan objek, tapi jadi subjek. Masyarakat kita edukasi, kita ajak bareng-bareng menumbuhkan kesadaran kolektif mereka, mungkin diajak jadi relawan,” katanya.

Ia berharap keterlibatan masyarakat tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan nasional ketika bencana terjadi. Dengan begitu, pemerintah dan masyarakat dapat bergerak bersama dalam menghadapi situasi darurat.

Meski begitu, Edi menegaskan, rencana peleburan Badan Geologi dan BMKG tetap membutuhkan kajian yang komprehensif. Ia menyerahkan sepenuhnya proses kajian tersebut kepada pemerintah agar keputusan yang diambil benar-benar tepat.

“Semua kajiannya kita serahkan kepada pemerintah. Tentu kan ini akan berkembang, semua masukan-masukan tentu pemerintah harus respons, dikaji dengan baik secara komprehensif, hulu ke hilirnya clear,” jelasnya.

Menurut Edi, berbagai masukan terkait kelembagaan harus dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum pemerintah mengambil keputusan. Sehingga kebijakan yang nantinya diputuskan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia.

“Sehingga memang ketika diambil keputusan, nah itulah keputusan yang tepat bagi bangsa kita,” pungkasnya.*