PDI Perjuangan Balas PKB, Andreas Hugo: Jangan Urusi Partai Kami

FORUM KEADILAN – Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, yang meminta PDI Perjuangan segera menentukan sikap politiknya.

Hal ini menyusul dugaan keterlibatan kader PDI Perjuangan Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi mahasiswa pekan lalu.

Andreas menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak memiliki kebiasaan mencampuri urusan internal partai lain. Karena itu, ia meminta pihak luar juga tidak ikut mengatur atau mengomentari dinamika internal PDI Perjuangan.

“Ya saya, artinya PDI Perjuangan, kayaknya enggak biasa mengurus partai orang gitu,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18/6/2026.

“Dan sebaiknya partai orang juga jangan mengurusin kami gitu,” lanjutnya sambil tertawa.

Menurut Andreas, penilaian terhadap sikap dan langkah politik partai-partai sebaiknya diserahkan kepada masyarakat. Ia menilai, rakyat akan memberikan penilaian terhadap kinerja dan posisi politik setiap partai pada Pemilu 2029 mendatang.

“Nanti biarin aja rakyat nanti tahun 2029 baru rakyat menilai partai-partai kita gitu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, juga menyampaikan tanggapan senada. Deddy menilai, Jazilul seharusnya lebih fokus mengurus partainya sendiri daripada mencampuri urusan internal PDI Perjuangan.

Menurutnya, sikap dan posisi politik PDI Perjuangan merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui mekanisme partai, mulai dari kongres, rapat kerja nasional (rakernas), hingga keputusan ketua umum sebagai pemegang mandat prerogatif.

“Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada mengurusi orang lain. Sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi melalui kongres, rakernas, dan institusi ketua umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia (Jazilul) siapa?” katanya kepada wartawan, Kamis, 18/6.

Deddy juga menyarankan Jazilul untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem pemerintahan, khususnya perbedaan antara sistem parlementer dan presidensial. Ia menjelaskan, istilah oposisi secara formal lebih dikenal dalam sistem parlementer yang umumnya terdiri dari dua blok politik dominan dengan perbedaan ideologi yang tegas.

Dalam sistem tersebut, kata Deddy, partai yang kalah dalam pemilu akan menjadi oposisi dan menjalankan fungsi pengawasan melalui parlemen, termasuk membentuk kabinet bayangan. Perbedaan ideologi yang mendasar membuat kedua kubu tidak mungkin bergabung dalam pemerintahan yang sama.