PDI Perjuangan Desak Transformasi Polri dan TNI agar Tetap Profesional-Bebas Politik Praktis

FORUM KEADILAN – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Jamaluddin Idham bahwa partainya secara tegas mendesak pemerintah untuk melakukan langkah transformasi dan reformasi terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut disampaikan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026.

Jamaluddin mengatakan, transformasi ini penting untuk memastikan Polri dan TNI tetap berada pada j alur profesionalisme serta tidak terseret ke dalam arus politik praktis. Menurutnya, PDI Perjuangan memandang Polri harus berdiri tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, bukan menjadi instrumen kekuasaan.

“Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif, guna memastikan Kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek,” katanya saat membacakan poin rekomendasi di Rakernas di Beach City International Stadium (BCIS), Senin,12/1/2026.

Ia melanjutkan, PDI Perjuangan juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam. Selain itu, partai berlambang banteng ini mendorong pemberian kewenangan eksekutorial kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar tindakan Kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Jamaluddin menegaskan, bagi PDI Perjuangan, pembersihan institusi dari kepentingan politik praktis merupakan harga mati.

“Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan ‘dwifungsi’ jabatan sipil, serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personel Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis, dan terpercaya,” ujarnya.

Sementara itu, terkait institusi TNI, PDI Perjuangan merekomendasikan agar TNI tetap menjadi tentara profesional yang menjunjung tinggi amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis.

“Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global,” tegasnya.

PDI Perjuangan juga mendorong penguatan mekanisme organisasi TNI yang berbasis meritokrasi, senioritas, serta jenjang karier yang terukur guna menjaga soliditas internal.

“Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karier terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta memastikan loyalitas tunggal kepada Konstitusi,” katanya.

Tak hanya itu, PDI Perjuangan berharap pemerintah dapat menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit TNI melalui pemberian tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko dan pengabdian mereka di medan tugas.*