Pengamat Nilai Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Sepanjang 2025 Minim Perubahan hingga Demokrasi Mundur

FORUM KEADILAN – Pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepanjang 2025 belum menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Menurut Ardli, belum terlihatnya perubahan tersebut bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, usia pemerintahan yang relatif masih baru sehingga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Kedua, arah kebijakan yang dijalankan dinilai tidak jauh berbeda dari pemerintahan sebelumnya, sehingga janji perubahan yang disampaikan saat kampanye belum benar-benar dirasakan publik.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran sejauh ini cenderung belum menunjukkan perubahan signifikan. Bisa jadi karena masih tahap penyesuaian, atau memang karena kebijakan yang dijalankan tidak jauh berbeda dari pemerintahan sebelumnya,” ujar Ardli kepada Forum Keadilan, Selasa, 31/12/2025.

Ia menilai, pemerintah saat ini lebih menonjolkan program-program populis, seperti bantuan sosial, serta menekankan capaian stabilitas politik dan keamanan di tengah dinamika dan gejolak politik global yang berpotensi memicu konflik antarnegara.

Namun demikian, Ardli menilai, sejumlah isu nasional yang menjadi tuntutan publik justru belum ditangani secara optimal. Isu-isu tersebut antara lain penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi dan perlindungan ruang sipil.

“Isu penegakan hukum, penanganan korupsi, dan penguatan demokrasi justru belum dapat dipenuhi dengan baik oleh pemerintah,” kata dia.

Lebih lanjut, Ardli menyoroti kondisi demokrasi di era pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya menunjukkan gejala kemunduran. Salah satunya terlihat dari melemahnya fungsi oposisi akibat pembentukan koalisi politik yang dinilai terlalu gemuk.

“Koalisi yang terlalu besar ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi melahirkan pemerintahan yang cenderung otoriter,” ujarnya.

Selain itu, Ardli juga menyoroti penyempitan ruang sipil. Ia menyebut, sejumlah aktivis masyarakat sipil yang menyuarakan kritik dan pendapat justru mendapat respons represif dari pemerintah.

“Ini menunjukkan adanya kecenderungan penyempitan ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,” kata Ardli.

Ia berharap, ke depan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat lebih serius merealisasikan janji-janji kampanye, terutama dalam penanganan korupsi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta peningkatan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Tak kalah penting, Ardli menegaskan pemerintah harus tetap menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak-hak masyarakat sipil.

“Presiden dan Wakil Presiden yang mengklaim dipilih melalui sistem demokrasi idealnya harus merawat nilai demokrasi itu sendiri, bukan justru sebaliknya,” pungkasnya.*