Partai Ramai Rekrut Anak Muda, Pengamat Soroti Kaderisasi: Sayap Partai Cuma untuk Bangun Citra

FORUM KEADILAN – Sejumlah partai politik mulai menggenjot kaderisasi anak muda menjelang Pemilu 2029. Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan regenerasi kepemimpinan di internal partai.

Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli mengatakan, sayap muda partai politik saat ini cenderung lebih banyak digunakan sebagai sarana membangun citra ketimbang menjadi jalur utama mencetak kader dan pemimpin baru.

Menurut Nasarudin, Partai Golkar dan Partai NasDem menjadi dua contoh yang menunjukkan bagaimana partai mulai menggunakan pendekatan berbeda untuk menarik generasi muda.

Golkar melalui Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) memasang target mendapatkan jutaan kader baru.

Sementara itu, Partai NasDem mengembangkan pendekatan melalui Garda Pemuda. Perekrutan dan pendekatan terhadap anak muda dilakukan antara lain melalui kegiatan seperti turnamen padel, kampanye literasi digital, dan fun walk.

“Partai Golkar dan Partai NasDem di sini agaknya menjadi dua contoh paling kentara. Sayap muda partai-partai lain, dari PKB sampai PDIP, pun sedang mencoba membenahi sayap muda parpol masing-masing,” kata Nasarudin kepada Forum Keadilan, Senin, 5/10/2026.

Ia mengatakan, dorongan partai untuk merekrut anak muda tidak terlepas dari besarnya populasi Generasi Z yang akan menjadi salah satu kelompok pemilih penting pada Pemilu 2029.

Namun, menurut Nasarudin, persoalannya bukan sekadar berapa banyak anak muda yang berhasil direkrut, melainkan sejauh mana mereka mendapatkan jalur yang nyata untuk berkembang menjadi kader politik.

Di tengah target jutaan kader Golkar, kata dia, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga melakukan pergantian pucuk pimpinan AMPI sekaligus memberikan teguran keras terhadap jajaran internal organisasi kepemudaan tersebut.

“Partai-partai berlomba menggenjot kuantitas kader muda, tapi justru arah dan kualitas kaderisasi itu sendiri masih meraba-raba,” ujarnya.

Nasarudin menjelaskan, fenomena tersebut dapat dilihat melalui pendekatan signaling theory. Menurut dia, bergabung dengan sayap muda partai pada masa lalu merupakan sinyal politik yang cukup kuat.

Keanggotaan dalam organisasi kepemudaan partai, kata dia, dapat menunjukkan modal politik, loyalitas, serta potensi kepemimpinan seseorang di mata elite partai. Namun, sinyal tersebut dinilai mulai melemah.

“Dulu, bergabung ke sayap muda partai merupakan jalur paling jelas untuk menunjukkan seseorang punya bakat dan komitmen politik,” kata Nasarudin.

Ia mempertanyakan apakah melemahnya daya tarik tersebut menunjukkan bahwa model sayap muda partai sudah tidak relevan atau justru membutuhkan pendekatan baru, seperti kegiatan yang lebih cair dan dekat dengan gaya hidup anak muda.

Menurut Nasarudin, persoalan tersebut juga tidak cukup dilihat sebagai masalah komunikasi politik.

Nasarudin mengatakan, organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan partai pernah menjadi salah satu jalur penting dalam pembentukan kader politik.

Ia mencontohkan organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan PKI, PNI, PSI, hingga jaringan kepemudaan yang berhubungan dengan kekuatan politik pada masa sebelum 1965.

“Era sebelum 1965 adalah puncaknya, ketika Pemuda Rakyat sebagai sayap PKI, GMNI yang dekat dengan garis Marhaenis PNI, dan Ansor di lingkaran NU saling berebut basis massa muda dengan taruhan ideologis yang nyata,” ujarnya.

Namun, dinamika tersebut berubah setelah peristiwa politik 1965. Pemuda Rakyat kemudian dibubarkan, sementara struktur politik pada masa Orde Baru mengalami perubahan besar.

Nasarudin menjelaskan, penggabungan partai politik pada 1973 serta pembentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ikut mengubah wajah organisasi kepemudaan.

Menurut dia, organisasi kepemudaan kemudian tidak lagi menjadi arena utama kontestasi ideologi, melainkan semakin terhubung dengan struktur kekuasaan negara.

Ia menyebut AMPI sebagai salah satu contoh organisasi kepemudaan yang menjadi bagian dari ekosistem politik Golkar pada masa Orde Baru.

“Karier dibangun lewat kedekatan ke kekuasaan, bukan lewat pertarungan gagasan,” katanya.

Setelah Reformasi 1998 dan kembalinya sistem multipartai, berbagai organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan partai kembali berkembang.

Di Golkar terdapat AMPG dan AMPI, sedangkan di PDI Perjuangan terdapat Banteng Muda Indonesia (BMI). Sementara itu, jaringan GP Ansor juga memiliki keterkaitan historis dengan basis politik Nahdlatul Ulama (NU) yang kemudian berkembang di sekitar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Nasarudin, sejumlah tokoh politik yang kini berada di panggung nasional juga memiliki pengalaman dalam organisasi kepemudaan, antara lain Bahlil Lahadalia, Dito Ariotedjo, dan Muhaimin Iskandar.

Nasarudin menilai, kondisi tersebut berbeda dengan situasi yang dihadapi Generasi Z saat ini. Ia mengatakan, dalam satu dekade terakhir semakin banyak ruang alternatif yang dapat digunakan anak muda untuk membangun visibilitas, jaringan, dan modal politik.

Ruang tersebut antara lain organisasi mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi mahasiswa ekstra kampus, hingga dunia konten dan media sosial.

“Ruang yang dulu diisi sayap partai kini direbut jalur lain, seperti organisasi mahasiswa ekstra kampus, BEM, sampai jalur konten dan influencer, yang menawarkan visibilitas dan jaringan serupa dengan ongkos jauh lebih murah,” ujarnya.

Selain itu, menurut Nasarudin, terdapat persoalan lain di dalam struktur sayap partai. Anak muda yang bergabung tidak selalu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagian kader, kata dia, justru lebih banyak ditempatkan sebagai pelaksana kegiatan, mulai dari mengurus logistik, membagikan atribut, hingga memobilisasi massa.

“Kader yang idealnya digembleng jadi calon pemimpin, di lapangan kerap diposisikan sebagai tenaga suruhan,” katanya.

Kondisi tersebut, menurut Nasarudin, membuat anak muda tidak mendapatkan nilai politik yang cukup dari keanggotaannya.

Pada saat yang sama, partai juga berisiko kehilangan kader potensial karena anak muda yang bergabung hanya untuk mendapatkan akses atau panggung tidak memiliki alasan kuat untuk bertahan dalam proses kaderisasi.

Nasarudin menilai, persoalan semakin kompleks karena sejumlah tokoh muda yang berhasil masuk ke posisi strategis tidak selalu menempuh jenjang struktural sayap muda partai.

Sebagian memiliki latar belakang BEM, organisasi mahasiswa ekstra kampus, jaringan keluarga politik, maupun akses langsung kepada elite partai.

“Kalau jalur resmi tidak terbukti jadi jalan tercepat menuju kekuasaan, buat apa Gen Z repot-repot masuk lewat situ?” ujarnya.

Ia mengakui, upaya memperketat kaderisasi, termasuk melalui target jumlah kader dan pendidikan politik, menunjukkan adanya kesadaran partai terhadap persoalan tersebut.

Namun, penambahan jumlah peserta pendidikan kader belum otomatis memperkuat kualitas kaderisasi.

Di sisi lain, Nasarudin melihat adanya tantangan dari jalur politik di luar mekanisme kaderisasi partai, seperti pencalonan figur populer dari kalangan artis serta menguatnya politik berbasis keluarga.

Menurut dia, fenomena tersebut membuat seseorang dapat memperoleh akses politik tanpa harus menempuh jenjang kaderisasi partai dalam waktu panjang.

Nasarudin mengatakan, persoalan utama sayap muda partai pada akhirnya bukan hanya soal rendahnya minat anak muda.

Menurut dia, fungsi sayap muda berpotensi mengalami pergeseran, dari sarana pembentukan kader menjadi sarana pembentukan citra partai.

“Kalau ditarik sampai ujung logikanya, pelemahan sinyal ini bukan cuma soal sayap partai kalah bersaing dengan jalur lain. Ini soal fungsi sayap muda yang diam-diam berbalik arah. Dulu sayap partai dibangun untuk membentuk pemimpin, hari ini ia lebih sering dipakai untuk membentuk citra,” kata Nasarudin.

Ia mencontohkan target jutaan kader Golkar maupun kegiatan olahraga dan gaya hidup yang dilakukan Garda Pemuda NasDem.

Menurut Nasarudin, kegiatan tersebut dapat menjadi strategi partai untuk menunjukkan kedekatan dengan anak muda, terutama melalui media sosial.

Namun ia menilai, persoalan kaderisasi tidak selesai hanya dengan memperbarui kemasan komunikasi.

“Anak muda di dalamnya jadi figuran panggung, bukan pemeran utama proses regenerasi kekuasaan,” ujarnya.

Nasarudin mengatakan, selama sayap muda partai tidak menjadi jalur yang nyata menuju proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan, partai akan tetap menghadapi persaingan dari jalur lain.

“Sayap muda partai jadi etalase, bukan mesin produksi kader,” katanya.

Menurut dia, Generasi Z yang tumbuh dalam ekosistem media sosial memiliki banyak pilihan untuk membangun jaringan dan visibilitas politik.

Karena itu, partai politik tidak cukup hanya melakukan rebranding organisasi kepemudaan atau menetapkan target jumlah anggota yang lebih besar.

“Selama sayap muda cuma berfungsi sebagai panggung citra dan bukan jalur nyata menuju kekuasaan, partai akan terus kehilangan generasi paling berbakatnya ke ormek, BEM, dunia konten, sampai jalur ordal yang justru lebih jujur soal siapa yang sebenarnya berkuasa,” ujar Nasarudin.*