Paradoks Investasi di Tengah Lemahnya Kepercayaan Investor
Dr Eko Setiobudi, SE, ME
Dosen STIES Mitra Karya Bekasi
FORUM KEADILAN – Perkembangan pasar saham di Indonesia masih terus menarik untuk di analisis. Terbaru dari laporan Reuters yang mencatat bahwa hingga 18 September 2026, pasar saham Indonesia telah turun sekitar 26 persen. Pada periode yang sama, pasar saham Thailand justru meningkat sekitar 26 persen, sementara Singapura naik sekitar 22 persen. Reuters mengaitkan tekanan terhadap pasar saham Indonesia antara lain dengan kekhawatiran mengenai fiskal, tata kelola, nilai tukar rupiah, serta perubahan kebijakan.
Beberapa bulan sebelumnya, gonjang-ganjing pasar saham membuat sejumlah pejabat teras Bursa Efek Indonesia (BEI) mengundurkan diri pada akhir Januari 2026. Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu dua hari sebelumnya disebut-sebut sebagai alasan pengunduran diri para pejabat di lingkungan pasar modal tersebut. Kondisi tersebut masih terus berlangsung. Juni 2026, MSCI menurunkan penilaian pada aspek Information Flow menjadi negatif dan memperpanjang kajian terhadap status pasar Indonesia, dengan kemungkinan reklasifikasi dari Emerging Market ke Frontier Market jika reformasi transparansi dan aksesibilitas pasar dinilai tidak memadai.
Tekanan pada pasar keuangan berbanding terbalik dengan investasi dan realisasinya pada sektor riil. laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada semester I/2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut juga menyerap lebih dari 1,44 juta tenaga kerja. Dari total tersebut, penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp507,6 triliun atau sedikit lebih dari separuh total realisasi investasi. Selain itu pemerintah juga terus mendorong beragam kebijakan hilirisasi di berbagai sektor industri dan komoditas.
Sebelumnya pada tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun. Investasi pada sektor hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi dan meningkat 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data realisasi investasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menarik investasi dalam jumlah besar, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun PMA.
Selain itu, data-data tersebut di atas juga menggambarkan adanya paradoks dalam investasi di Indonesia. Pada satu sisi saat perekonomian Indonesia tetap tumbuh, realisasi investasi terus meningkat, serta kebijakan pemerintah yang terus mendorong hilirisasi pada beragam sektor industri, dukungan pemerintah pada ekosistem industri halal dan lain sebagainya kendaraan listrik, pengolahan mineral, dan integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global. Namun, di sisi lain, pasar saham Indonesia justru mengalami tekanan yang cukup besar sepanjang tahun 2026.
Paradoks ini memang bukan untuk dipertentangkan satu sama lainnya. Justru berangkat dari paradoks investasi ini keduanya bisa saling memperkuat, sehingga bisa bersinergi bersama-sama sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks tersebut, maka mengurai akar persoalan paradoks investasi menjadi penting. Sekaligus untuk mencari persoalan mendasar dari penurunan pasar saham Indonesia sebagaimana yang dilaporkan oleh Reuters.
Untuk memahami tekanan tersebut, kita perlu melihat persoalan tersebut dari sudut pandang dan perspektif para investor internasional. Berdasarkan penilaian MSCI terhadap aksesibilitas pasar Indonesia, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, terutama transparansi struktur kepemilikan saham, information flow, dan kemampuan investor untuk menentukan free float serta menilai harga pasar secara memadai. MSCI juga menyoroti dugaan coordinated trading, yang menurut lembaga tersebut dapat menyulitkan investor dalam menilai kondisi perdagangan dan kepemilikan saham secara transparan.
Semua persoalan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan aspek investability pasar saham Indonesia. Ini berbeda dengan sekadar melihat apakah perekonomian Indonesia tumbuh atau tidak. Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi dan tetap menarik investasi di sektor riil, tetapi pasar modalnya menghadapi persoalan apabila investor internasional menilai transparansi, akses terhadap informasi, struktur kepemilikan, dan mekanisme pembentukan harga belum memberikan kepastian yang memadai.
Karena itu, kata kunci dari persoalan tersebut adalah kepercayaan investor, yang tidak hanya menyadarkan fondasi pada kepercayaan terhadap prospek dan masa depan ekonomi Indonesia saja. Sekaligus menyangkut kepercayaan terhadap institusi pasar, kualitas informasi, transparansi struktur kepemilikan, dan kepastian bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme pasar yang dapat dipercaya.
Mengembalikan kepercayaan investor menjadi penting untuk membangun kesinambungan antara investasi di sektor riil dan investasi di pasar keuangan. Investasi langsung pada satu sisi dapat mencerminkan keyakinan terhadap prospek dan masa depan ekonomi dan kapasitas produksi Indonesia. Sementara itu, investasi portofolio mencerminkan penilaian investor terhadap kualitas pasar, risiko, transparansi, dan kemampuan mereka untuk masuk serta keluar dari pasar secara wajar.
Dengan demikian, tantangan saat ini dan ke depan adalah kemampuan pemerintah untuk dapat memastikan bahwa modal tersebut memperoleh lingkungan investasi yang transparan dan dapat diprediksi. Tanpa kepercayaan yang kuat terhadap pasar keuangan, pertumbuhan investasi di sektor riil dan perkembangan pasar modal dapat berjalan dalam arah yang berbeda. Dalam konteks yang demikian, maka kredibilitas institusi menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor.
Bahkan melalui kredibilitas dapat menentukan seberapa lama investor bersedia bertahan dan memperluas investasinya di Indonesia. Kredibilitas ini meliputi: Pertama, kredibilitas fiskal perlu terus dijaga dan dikomunikasikan secara transparan. Investor perlu dapat membedakan antara ekspansi fiskal yang bersifat produktif dan perubahan struktural yang meningkatkan risiko fiskal.
Kedua, kredibilitas terhadap tata kelola dan transparansi harus menjadi bagian penting dari penguatan pasar modal. Informasi mengenai struktur kepemilikan, transaksi pihak terafiliasi, dan tata kelola perusahaan sangat penting dalam menentukan harga risiko.
Ketiga, kredibilitas kebijakan, terutama di sektor pertambangan, energi, kendaraan listrik, ekonomi digital, dan jasa keuangan yang semuanya membutuhkan kepastian dan harmonisasi kebijakan.
Disinilah kontekstualisasi pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 18 September 2026, yang menyebutkan bahwa Indonesia menekankan kesinambungan kebijakan dan mempertahankan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Langkah tersebut disampaikan dalam konteks upaya menjaga dan memulihkan kepercayaan investor. *
