Perombakan Kabinet Merah Putih, Potret Campur Tangan Shadow Government
Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Praktisi Intelijen
FORUM KEADILAN – Perombakan kabinet merupakan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta memulihkan legitimasi publik terhadap kinerja pemerintah. Tetapi Lagi-lagi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, publik disajikan akrobatik politik dalam pergantian menteri kabinet. Tidak terlihat adanya upaya memperbaiki kinerja dan citra pemerintahan Prabowo, bahkan yang terjadi adalah memperbesar kewenangan menteri yang selama ini kurang produktif dan kurang pro rakyat. Reshuffle kabinet kali ini, sama sekali tidak paralel dengan kebijakan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, karena masih bercokolnya beberapa menteri terduga korupsi.
Reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan amat mencerminkan Presiden kehilangan hak prerogatif akibat kuatnya campur tangan shadow government. Hal tersebut dapat diamati, dari komposisi menteri eks periode Joko Widodo (Jokowi) yang semakin besar jumlahnya dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan Prabowo. Padahal selama ini, para menteri eks periode Jokowi adalah pihak yang mengakibatkan semakin terpuruknya citra Presiden Prabowo di mata publik. Terlebih lagi masih dipertahankan menteri yang di mata publik tidak layak menduduki posisi strategis di pemerintahan, karena terduga terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan, seperti Airlangga Hartarto dalam skandal Asabri, Raja Juli Antoni dalam kasus gratifikasi, Nusron Wahid dalam kasus BPN, Rosan Perkasa Roeslani dalam skandal Jiwasraya, Erick Tohir dalam kasus Pertamina dan skandal Jiwasraya-Asabri, ST Burhanuddin dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), Listyo Sigit dalam kasus backing tambang dan berbagai kasus gratifikasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam berbagai kasus lahan dan tambang, Sakti Wahyu Trenggono dalam kasus PT Telkom, Bahlil dalam kasus pencabutan dan perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Zulkifli Hasan dalam kasus suap izin alih fungsi hutan, Tito Karnavian pada kasus penggelapan dana retret dan buku merah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dudung Abdurachman dalam kasus penggelapan dana perumahan prajurit, serta Yandri Susanto pada kasus pelanggaran etik birokrasi dan bantuan sosial (bansos).
Pergantian Kapolri dari Listyo Sigit kepada Suyudi Ario Seto, dalam konteks olahraga dianalogikan hanya ganti pemain, pola permainan tidak berubah, tetap memainkan Polri sebagai Partai Coklat (Parcok) dan mengemban loyalitas ganda. Sudah sejak lama publik mengetahui bahwa Suyudi mengemban predikat ADILI (Adik Didik Listyo) dan sudah digadang-gadang sebagai calon pengganti Listyo Sigit. Target pergantian Kapolri hanya sekadar untuk menurunkan tensi suhu politik nasional yang menuntut Sigit dicopot dan memulihkan citra Jokowi serta Gibran yang selama ini selalu dikaitkan dengan adanya backing Listyo Sigit. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika reshuffle kabinet kali ini amat mencerminkan adanya praktik politik akrobatik, yaitu lebih banyak adegan lompat sana sini hanya untuk menghibur penonton.
Pergantian Kapolri sejauh ini tidak dapat dimaknai sebagai tanda semakin kuatnya konflik Prabowo-Jokowi. Justru sebaliknya, pergantian ini mencerminkan telah terjadi kolaborasi politik antara Prabowo-Jokowi untuk mengelabui rakyat. Fenomena politik ini memperkuat analisa bahwa Prabowo adalah pemangku kerajaan yang tugasnya mengantar putra mahkota ke kursi kekuasaan kerajaan.*
