Pergantian Kapolri, Pengamat Nilai Prabowo Mulai Bangun Konfigurasi Kekuasaan Sendiri

FORUM KEADILAN – Pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pergeseran Pratikno dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) secara bersamaan dinilai membuka pertanyaan mengenai arah konsolidasi kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli mengatakan, perubahan tersebut dapat dibaca sebagai tanda bahwa pemerintahan Prabowo mulai membangun konfigurasi kekuasaannya sendiri, terlepas dari arsitektur elite pemerintahan sebelumnya.

“Pergantian Jenderal Sigit, plus Pratikno secara bersamaan membuka pertanyaan, apakah pemerintahan Prabowo sedang memasuki fase konsolidasi kekuasaan yang lebih mandiri dari arsitektur elite pemerintahan sebelumnya,” kata Nasarudin kepada Forum Keadilan, Jumat, 2/10/2026.

Menurut dia, kekuasaan tidak semata-mata berada pada seseorang yang duduk di puncak hierarki. Kekuasaan juga bekerja melalui posisi, institusi, relasi, serta distribusi akses.

Karena itu, pergantian Kapolri tidak cukup dibaca sebagai pergantian figur, melainkan juga sebagai perubahan posisi dalam sirkulasi kekuasaan.

“Kapolri bukan sekadar jabatan struktural. Esensinya adalah simpul tempat negara, hukum, keamanan, dan legitimasi bertemu,” ujarnya.

Nasarudin mengatakan, Sigit memperoleh kepercayaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Kapolri pada 2021 dan kemudian memimpin Polri hingga memasuki pemerintahan Prabowo.

Pergantian tersebut, menurut dia, menjadi menarik karena terjadi sebelum Sigit memasuki usia pensiun. Namun, Sigit tidak sepenuhnya keluar dari orbit kekuasaan karena kemudian ditempatkan di lingkungan Kantor Staf Presiden (KSP).

“Dalam logika Foucault, yang berubah bukan hanya figur, melainkan medan tempat kekuasaan itu bekerja,” katanya.

Ia mengibaratkan perpindahan tersebut sebagai perubahan posisi dalam sebuah permainan politik.

“Secara simbolik, pemainnya tidak keluar dari papan. Hanya petaknya yang berubah. Maka dari itu, mungkin terlalu sederhana membaca Sigit sebagai ‘orang Solo’ yang disingkirkan,” ujar Nasarudin.

Menurut dia, perpindahan ke KSP dapat dimaknai sebagai transformasi posisi, dari pengendali institusi keamanan menjadi aktor yang berada lebih dekat dengan administrasi kepresidenan.

“Kekuasaan tidak selalu mengusir seseorang dari rumah. Kadang ia hanya mengganti kamar,” katanya.

Meski demikian, Nasarudin mengakui posisi KSP tidak memiliki pengaruh yang sama dengan jabatan Kapolri. Karena itu, perpindahan tersebut tetap menunjukkan adanya perubahan posisi yang signifikan, terlebih dilakukan sebelum masa purna tugas Sigit.

Nasarudin mengatakan, figur pengganti Sigit juga memberikan lapisan interpretasi tersendiri terhadap perubahan konfigurasi tersebut.

Ia menilai perjalanan karier Komjen Suyudi Ario Seto menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Selain pengalaman di bidang reserse dan kewilayahan, Suyudi pernah menjabat sebagai Kapolda dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Yang lebih substantif adalah lintasan karier Suyudi, reserse, kewilayahan, Kapolda, hingga Kepala BNN,” ujarnya.

Menurut Nasarudin, pengalaman tersebut mempertemukan pengalaman institusional dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo dalam membangun kepemimpinan Polri di bawah konfigurasi kekuasaan yang baru.

Ia mengatakan, dinamika tersebut juga perlu dilihat bersama dengan perubahan sejumlah posisi strategis lain dalam pemerintahan.

“Penunjukannya mempertemukan pengalaman institusional dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo membangun kepemimpinan Polri dalam konfigurasi kekuasaannya sendiri,” katanya.

Dalam konteks itu, Nasarudin menggunakan istilah “Hambalang” sebagai metafora untuk menggambarkan pusat gravitasi politik baru di sekitar Prabowo.

Terlebih, kata dia, perubahan di tubuh pemerintahan juga ditandai dengan bergesernya Pratikno dan masuknya Sugiono, kader Partai Gerindra yang karier politiknya tumbuh dalam orbit Prabowo.

“Maka, 1 Oktober 2026 mungkin lebih tepat dibaca sebagai reset daripada sekadar reshuffle,” ujarnya.

Meski demikian, Nasarudin menekankan bahwa perubahan tersebut belum otomatis berarti satu kelompok politik tumbang dan kelompok lain sepenuhnya menang.

“Jika memang eksis, kiranya Solo belum tentu tumbang dan Hambalang belum tentu menang. Apalagi hanya kepentingan yang abadi, tidak ada kawan maupun lawan,” katanya.

Ia menilai, yang terlihat saat ini adalah adanya perubahan pusat gravitasi politik yang berlangsung melalui keputusan-keputusan formal, seperti rotasi jabatan dan pergantian posisi strategis.

“Namun pusat gravitasi tampaknya sedang bergerak. Tidak melalui gemuruh, melainkan melalui surat keputusan, rotasi jabatan, dan empat bintang di pundak seorang jenderal,” ujar Nasarudin.

Ia kemudian menyoroti kontras dua momentum pada hari pergantian Kapolri. Pada pagi hari, Sigit masih terlihat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden ke-7 Jokowi. Pada siang harinya, Suyudi telah berdiri di hadapan Presiden Prabowo dalam kapasitas sebagai Kapolri baru.

“Di antara dua adegan itu, mungkin bukan hanya satu jabatan yang berganti. Mungkin peta kekuasaan sedang menggambar ulang garisnya,” katanya.

Namun, Nasarudin mengatakan, perubahan konfigurasi politik tersebut pada akhirnya perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat.

“Yang terpenting bagi rakyat adalah bagaimana Polri secara khusus, dan pemerintahan Presiden Prabowo secara umum, dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan, bukan hanya dalam artian klise, tetapi secara harfiah,” ujarnya.

“Terlepas dari ke arah mana ‘lempeng tektonik politik’ bergeser serta transformasi yang dibentuknya,” kata Nasarudin.