Lingkar Studi Perjuangan Ungkap 8 Menteri “Duri dalam Daging” Pemerintahan Prabowo Subianto

FORUM KEADILAN – Lingkar Studi Perjuangan (LSP) memberikan pandangannya terkait arah ekonomi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Peneliti LSP Tri Wibowo Santoso, pergantian arah ekonomi politik ini bakal berjalan tertatih jika orang-orang yang tidak tepat masih menduduki kabinet.

Menurutnya, ini disebabkan oleh masih bercokolnya menteri-menteri neolib lain peninggalan rezim Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di dalam Kabinet Merah Putih.

“Dengan di-reshuffle-nya Sri Mulyani sebagai core dari neoliberal tahun lalu, ternyata tidak serta merta membuat laju Pemerintahan Prabowo dapat cepat mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri maju,” tulis Tri dalam keterangannya, dikutip Selasa, 18/8/2026.

“Kita tahu bahwa era Jokowi membuat kondisi ekonomi negara semakin buruk: pertumbuhan ekonomi rendah (rata-rata 4,2 persen), kelas menengah jatuh miskin 11 juta jiwa (2018-2024), deindustrialisasi, hancurnya BUMN-BUMN karya, dan rente ekonomi (biaya tinggi) merajarela,” lanjut dia.

Menurutnya, Prabowo membuat kesalahan dengan memilih menteri peninggalan Jokowi yang membuat “bom waktu” meledak. Ledakan yang terjadi berupa anjloknya survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Prabowo dari beberapa bulan sebelumnya yang masih berada pada kisaran 80 persen, menjadi hanya 50 persen saat ini.

“Bila tidak dilakukan segera suatu radical break (meminjam istilah Rocky Gerung), mereformasi total jajaran menteri di kabinet, maka semakin banyak pihak yang berpandangan bahwa Pemerintahan Prabowo akan sulit bertahan sampai 2029–jangankan mau lanjut hingga dua periode,” tuturnya.

Tri juga menyoroti sejumlah kebijakan kementerian yang selama periode pemerintahan sebelumnya sampai dengan saat ini turut andil dalam menciptakan kemunduran ekonomi Indonesia.

Ia membeberkan bahwa seluruh tim ekonomi Jokowi pada periode kedua, seperti Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Rosan Roeslani, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, hingga Wahyu Trenggono, berkontribusi atas terjadinya deindustrialisasi yang terjadi.

“Tahun 2019 kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB 19,6 persen sudah sangat rendah, namun alih-alih meningkat pada pada tahun 2024 malah semakin menurun menjadi 18,6 persen,” beber Tri.

Selanjutnya, Tri menyebut bahwa pada era Jokowi, rata-rata pertumbuhan ekonominya sangat rendah, yaitu hanya 44,22 persen. Ia kemudian mempertanyakan, dengan tim ekonomi peninggalan Jokowi ini, bagaimana Pemerintahan Prabowo bisa mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen. Menurutnya, ini adalah hal yang tidak masuk akal.

Ia menilai bahwa yang membuat menteri-menteri peninggalan Jokowi ini rata-rata memiliki karakter kebijakan yang mirip, yaitu terdapat kontribusinya dalam memundurkan ekonomi, mengejar rente, atau kerap membuat kemarahan publik.

Salah satunya adalah Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan membuat karut-marut kuota produksi RKAB batu bara. Kebijakan pembatasan kuota ini dinilai tidak transparan, tebang pilih, dan karut-marut. Dampak yang timbul di antaranya, memicu krisis operasional dan PHK massal pada sektor pertambangan batu bara hulu-hilir.

Kemudian, terdapat skandal jual beli izin usaha pertambangan (IUP) dan Satgas Penataan Lahan yang menjadi isu besar dan membuat Bahlil resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada Maret 2024 lalu.

Lewat kewenangan luar biasa yang dimilikinya saat menjabat sebagai Kepala Satgas Penataan Lahan, ia mencabut izin tambang (terutama nikel dan batu bara) yang dinilai tidak produktif. Bahkan menurut laporan investigasi majalah Tempo dan Jatam, terdapat indikasi kuat terjadinya praktik pemerasan, suap, hingga gratifikasi. Bahlil juga diduga mematok tarif atau meminta bagian saham perusahaan senilai miliaran rupiah kepada pengusaha tambang, supaya izin mereka yang sudah dicabut bisa diaktifkan kembali (jual beli izin).

Posisi Bahlil sebagai pejabat publik sekaligus pangusaha tambang, berpotensi menciptakan regulatory capture, yaitu situasi di mana regulasi negara dirancang untuk menguntungkan lini bisnis pribadi pejabatnya.

“Sebelum masuk ke pemerintahan, Bahlil adalah pengusaha kakap pemilik PT Rifa Capital yang memiliki gurita bisnis di sektor tambang nikel dan batu bara. Ketika ia menjabat sebagai regulator tertinggi sektor investasi dan ESDM, kebijakannya (seperti penentuan wilayah hilirisasi nikel dan evaluasi IUP) diduga beririsan langsung dengan ekosistem bisnis dan korporasi yang terafiliasi dengan jaringan lamanya,” jelas Tri.

Di samping itu, kebijakan penataan distribusi LPG 3 kg atau gas melon yang digulirkan olehnya tahun lalu juga memicu kemarahan publik yang luas. Sebab, kebijakannya tersebut melarang warung-warung kecil/pengecer menjual LPG 3 kg per 1 Februari 2025 lalu. Langkah ini pun akhirnya memaksa masyarakat untuk membeli gas melon ke pangkalan resmi Pertamina.

“Efek dominonya adalah terjadi kelangkaan pasokan di berbagai wilayah serta antrean panjang yang melelahkan, di mana ibu-ibu, lansia, hingga ibu hamil terpaksa mengantre berjam-jam demi satu tabung gas,” kata Tri.

Akibat gelombang protes, kelangkaan masif, dan amukan langsung dari warga, akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memerintahkan pembatalan larangan tersebut.

Kementerian ESDM di bawah Bahlil Lahadalia ini juga disorot karena memberikan ruang untuk ekspansi operasional korporasi tambang nikel di wilayan pulau-pulau kecil di sekitar Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Langkah ini memicu gelombang protes internasional dan domestik dari para aktivis lingkungan serta pelaku industri pariwisata maritim. Kebijakan ini dinilai kontradiktif karena mengorbankan wilayah segitiga terumbu karang dunia demi eksploitasi nikel jangka pendek, sebelum akhirnya operasi tersebut dievaluasi ketat setelah mendapat teguran dalam rapat terbatas kabinet,” pungkas Tri.

Adapun menteri-menteri yang dimaksud Tri, selain Bahlil Lahadalia, dan kini masih berada pada Kabinet Merah Putih adalah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Yandri Susanto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani; Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono; dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Menurut Tri Wibowo, delapan menteri Prabowo ini layak untuk di-reshuffle dari kabinet karena mereka memiliki rekam jejak dalam kebijakan atau dalam bisnis yang berkontribusi pada kemunduran ekonomi, rente ekonomi, atau bahkan kemarahan publik.

Mereka pun masih menjadi pejabat dengan posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan ekonomi pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan delapan menteri ini adalah “duri dalam daging” yang menjadi penyebab jatuhnya survei kepuasan terhadap Pemerintahan Prabowo.

“Bila delapan nama ini masih tetap bertahan, dikhawatirkan bukan hanya tak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen di periode ini, Pemerintahan Prabowo mungkin saja akan susah bertahan hingga 2029 karena kemarahan publik semakin sulit diredam,” tegas dia.*