DPR-Pemerintah Sepakat PPPK Paruh Waktu Guru Diangkat Penuh Waktu pada 2027

FORUM KEADILAN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini menyampaikan hasil rapat koordinasi bersama DPR RI terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga guru.

Rini mengatakan bahwa saat ini terdapat 955.245 PPPK yang berprofesi sebagai guru. Selain itu, terdapat 231.246 PPPK paruh waktu yang juga berprofesi sebagai guru.

“Pada saat ini P3K itu sejumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang,” kata Rini Widyantini, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18/8/2026.

Dia menjelaskan, pemerintah kini memiliki proyeksi kebutuhan pemenuhan guru secara nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru untuk sekolah di bawah Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), sekolah rakyat, hingga sekolah Garuda.

Oleh sebab itu, kata Rini, PPPK paruh waktu akan mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Proses tersebut direncanakan mulai dilakukan pada 2027.

“Sebagaimana disampaikan oleh bapak pimpinan tadi bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” ujarnya.

Selain itu, PPPK guru juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendaftaran seleksi tersebut diperkirakan akan dibuka pada awal 2027.

“Selain itu, akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027,” ucapnya.

Pemerintah juga akan membuka kebutuhan formasi guru berdasarkan proyeksi kebutuhan guru nasional 2026. Formasi tersebut termasuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan sekolah Garuda.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut telah diperhitungkan dari sisi anggaran. Pemerintah telah melakukan simulasi kebutuhan anggaran untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya.

“Jadi berdasarkan hasil rapat tadi kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya,”jelasnya.

Menurutnya, berbagai langkah tersebut tidak akan membahayakan kondisi fiskal Indonesia pada 2027. Pemerintah tetap menargetkan defisit anggaran berada di level 2,4 persen.

“Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4 persen defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal,” tegas Purbaya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menambahkan, rapat tersebut menghasilkan kesepahaman terkait peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses menjadi PNS.

“Hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS,” tutur Pras.

Selain perubahan status tersebut, pemerintah juga menyepakati perubahan status kepegawaian bagi para guru terkait. Mereka akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

“Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” pungkasnya.*