Sistem Kelola MBG Dinilai “Cacat” Logika, FORSIBER Soroti Keamanan Pangan
FORUM KEADILAN – Pengamat sekaligus Koordinator Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menilai, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki persoalan mendasar, terutama dalam memastikan keamanan pangan sebelum makanan dikonsumsi penerima manfaat.
Hamdi menyebut, tata kelola MBG saat ini “cacat” secara logika karena dinilai lebih mengutamakan kecepatan ekspansi program dan besarnya produksi dibandingkan memastikan setiap makanan aman sebelum didistribusikan.
“Tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai cacat secara logika karena lebih mengutamakan kecepatan ekspansi dan besarnya produksi daripada memastikan setiap makanan benar-benar aman sebelum dikonsumsi,” kata Hamdi kepada Forum Keadilan.
Menurut Hamdi, persoalan tersebut terlihat dari masih adanya dapur yang beroperasi sebelum standar kelayakan higiene dan sanitasi benar-benar dipastikan.
“Akibat logika yang keliru tersebut, sejumlah dapur dapat beroperasi meskipun standar kelayakan higiene dan sanitasi belum sepenuhnya dipastikan. Padahal, kelayakan dan keamanan setiap dapur seharusnya dibuktikan secara ketat sebelum produksi dimulai, bukan baru dihentikan dan diperbaiki setelah kasus keracunan terjadi,” ujarnya.
Hamdi mengatakan, keselamatan anak-anak tidak boleh dijadikan ruang uji coba dalam pelaksanaan program negara. Menurutnya, kasus keracunan yang berulang perlu dilihat sebagai indikator adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan MBG, bukan semata-mata persoalan kesalahan individu.
“Keselamatan anak-anak tidak boleh dijadikan ruang uji coba bagi sebuah program negara. Ketika ribuan dapur harus ditangguhkan, fakta itu menunjukkan bahwa persoalan keracunan yang berulang tidak cukup dijelaskan sebagai kelalaian manusia atau pelanggaran standar operasional, tetapi harus dibaca sebagai tanda adanya kelemahan sistemik dalam pengelolaan program,” katanya.
Lebih lanjut, Hamdi menilai sistem pengawasan MBG masih terlalu reaktif. Sebab, dalam sejumlah kasus, munculnya korban justru menjadi tanda awal bahwa proses keamanan pangan telah gagal.
“Sistem pengawasan MBG saat ini juga masih terlalu reaktif karena dalam banyak kasus munculnya korban justru menjadi alarm pertama bahwa proses telah gagal. Pola seperti ini berbahaya karena pengawasan seharusnya bekerja sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat, bukan setelah anak-anak mengalami gangguan kesehatan,” ujarnya.
Menurut Hamdi, sistem pengawasan seharusnya mampu mendeteksi sekaligus menghentikan potensi bahaya sejak berada di dapur. Ia mencontohkan, produksi harus dihentikan apabila suhu penyimpanan atau pengolahan tidak memenuhi standar, sementara bahan baku harus ditolak apabila rantai pendinginnya terputus.
“Sistem pengawasan yang baik harus mampu mendeteksi dan menghentikan potensi bahaya sejak di dalam dapur. Produksi harus dihentikan ketika suhu tidak memenuhi standar, bahan harus ditolak ketika rantai pendingin terputus, dan makanan tidak boleh didistribusikan apabila ada titik kritis keamanan pangan yang tidak terpenuhi,” katanya.
“Dengan mekanisme seperti itu, makanan yang tidak layak tidak akan pernah sampai ke tangan anak-anak,” lanjutnya.
Hamdi menilai, penambahan aturan maupun pergantian petugas tidak akan cukup menyelesaikan persoalan apabila desain pengawasan MBG tidak turut dibenahi.
“Karena itu, penambahan aturan atau pencopotan petugas yang lalai tidak akan menyelesaikan persoalan apabila arsitektur pengawasannya tetap sama. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rancangan program MBG, mulai dari cara dapur dinyatakan layak, penentuan kapasitas produksi, pengawasan bahan baku, pengendalian suhu dan waktu, hingga sistem pelacakan keamanan pangan,” tuturnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak semestinya hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi maupun banyaknya porsi makanan yang berhasil dibagikan.
“Keberhasilan program sebesar MBG tidak boleh lagi hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi atau jumlah porsi yang dibagikan. Jaminan keselamatan harus menjadi ukuran utama sekaligus syarat mutlak yang menentukan seberapa jauh dan seberapa cepat program ini boleh dikembangkan,” pungkas Hamdi.*
Laporan oleh: Francoiz Nathanael
