Jumat, 14 Agustus 2026
Menu

Prabowo Janjikan Revitalisasi 440 RSUD Hingga Datangkan Dokter dari Luar Negeri

Redaksi
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD yang digelar Jumat, 14/8/2026 | YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD yang digelar Jumat, 14/8/2026 | YouTube Sekretariat Presiden
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan dan revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang memadai.

“Kita akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin,” katanya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14/8/2026.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah memulai langkah tersebut dengan membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 rumah sakit telah beroperasi.

“Kita telah membawa alat pemeriksaan jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh,” ujarnya.

Selain pembangunan dan revitalisasi rumah sakit, pemerintah juga menyiapkan layanan kesehatan melalui gerai Koperasi Merah Putih. Prabowo menyebut, setiap gerai koperasi nantinya akan dilengkapi klinik yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara jarak jauh.

Menurut dia, penguatan RSUD akan difokuskan pada penanganan penyakit dengan angka kematian tinggi, seperti kanker, jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak juga menjadi salah satu prioritas.

“RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi, kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak,” tuturnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah tidak ingin lagi masyarakat kehilangan nyawa akibat sulitnya akses menuju rumah sakit. Ia juga berharap masyarakat tidak perlu mengorbankan seluruh harta benda hanya untuk mendapatkan pengobatan di kota besar.

“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo mengakui pemerintah masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga medis, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Berdasarkan data yang disampaikannya, Indonesia masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum dan 127.580 dokter gigi.

Sementara itu, sebanyak 481 kabupaten/kota masih membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis.

“Karena itu kita telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi,” jelasnya.

Prabowo bahkan membuka kemungkinan pemerintah mendatangkan dokter dari negara lain untuk sementara waktu. Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertimbangkan agar kebutuhan tenaga kesehatan masyarakat dapat dipenuhi lebih cepat.

“Bila perlu, kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktik di sini untuk waktu-waktu yang terbatas,” katanya.

Ia menilai, pemerintah tidak bisa hanya menunggu proses pendidikan dokter dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Prabowo mencontohkan kebutuhan dokter gigi yang jumlahnya masih sangat besar.

“Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus menunggu empat presiden sesudah saya,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan tidak boleh terus dibatasi oleh pola pikir yang terlalu normatif. Karena itu, pemerintah didorong untuk mencari terobosan dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan.

“Rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari