Jangan Asal Bapak Senang! Pengamat Minta Pembantu Prabowo Berani Sampaikan Fakta Pahit

FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam pola kerja “asal bapak senang” (ABS) dalam menjalankan berbagai program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, budaya tersebut justru berpotensi membawa pemerintahan menuju titik paling rapuh apabila persoalan yang terjadi di lapangan tidak dilaporkan secara apa adanya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Agung menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program pemerintah seharusnya menjadi bahan evaluasi yang jujur, bukan ditutupi demi menjaga kesan bahwa seluruh kebijakan berjalan baik. Sebab, laporan yang tidak sesuai kondisi riil dapat membuat pengambilan keputusan menjadi keliru.

“Jangan asal bapak senang. Mereka harus objektif juga. Kalau akhirnya Presiden marah, ya itu risiko sebagai bawahan. Yang penting situasi terkini dan kondisi yang sebenarnya disampaikan apa adanya supaya Presidennya tidak terjerumus,” kata Agung kepada Forum Keadilan, Sabtu, 20/6/2026.

Ia menegaskan, budaya ABS merupakan salah satu ancaman serius bagi sistem pemerintahan karena merusak meritokrasi dan teknokrasi birokrasi. Akibatnya, kebijakan yang diambil berisiko tidak lagi berbasis data dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

“Pola-pola asal bapak senang ini yang membahayakan kita, merusak merit sistem kita, teknokrasinya kita. Saya berharap ada orang-orang yang berani bersuara sumbang, memberi masukan apa adanya ke presiden supaya pengelolaan anggaran dan kebijakan benar-benar based on data-driven,” ujarnya.

Lebih jauh, Agung mengingatkan bahwa dampak buruk dari pola tersebut dapat berujung pada meningkatnya kerentanan pemerintah apabila persoalan ekonomi tidak segera ditangani. Menurut dia, indikator yang paling mudah dibaca publik adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pergerakan IHSG, harga bahan pokok, hingga harga BBM.

“Kalau keresahan ekonomi bertemu dengan persoalan politik, itu yang bahaya. Kalau ekonomi tidak teratasi, politik tinggal menyembur. Yang saya khawatirkan itu bisa terjadi kalau ekonomi tidak terkendali dan fiskal tidak disiplin,” tuturnya.

Ia menilai, saat ini kondisi politik formal memang relatif terkonsolidasi. Namun di balik itu, masih terdapat berbagai persoalan internal seperti kebocoran anggaran, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, hingga masalah komunikasi publik yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Menurut Agung, berbagai persoalan tersebut dapat menjadi pemicu krisis yang lebih besar apabila diperparah oleh tekanan ekonomi. Dalam situasi demikian, poros-poros politik yang selama ini cenderung menahan diri dapat kembali bergerak.

“Kalau ekonomi tidak terjaga, poros-poros itu bisa bergerak. Politik informal ini tidak bisa dihitung secara kuantitatif. Kalau ditrigger dengan ekonomi, ini bahaya,” katanya.

Karena itu Agung menilai, Presiden membutuhkan tim yang tidak hanya loyal, tetapi juga berani menyampaikan fakta-fakta pahit.

Dengan begitu, berbagai program strategis pemerintah dapat dikoreksi sejak dini sebelum menumpuk menjadi persoalan yang lebih besar dan membawa pemerintahan pada puncak potensi kerapuhan.*