PKB Sentil PDI Perjuangan, Deddy Sitorus: Urus Saja Partainya Sendiri

FORUM KEADILAN – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, yang meminta PDI Perjuangan bersikap tegas menentukan posisi politiknya.

Pernyataan Jazilul Fawaid ini terlontar setelah kader PDI Perjuangan Andi Widjajanto, diduga ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi mahasiswa pekan lalu.

Deddy menilai, Jazilul seharusnya lebih fokus mengurus partainya sendiri daripada mencampuri urusan internal PDI Perjuangan. Menurutnya, sikap dan posisi politik PDI Perjuangan merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui mekanisme partai, mulai dari kongres, rapat kerja nasional (rakernas), hingga keputusan ketua umum sebagai pemegang mandat prerogatif.

“Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada mengurusi orang lain. Sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi melalui kongres, rakernas, dan institusi ketua umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia (Jazilul) siapa?” katanya kepada wartawan, Kamis, 18/6/2026.

Deddy juga menyarankan Jazilul untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem pemerintahan, khususnya perbedaan antara sistem parlementer dan presidensial. Ia menjelaskan, istilah oposisi secara formal lebih dikenal dalam sistem parlementer yang umumnya terdiri dari dua blok politik dominan dengan perbedaan ideologi yang tegas.

Dalam sistem tersebut, kata Deddy, partai yang kalah dalam pemilu akan menjadi oposisi dan menjalankan fungsi pengawasan melalui parlemen, termasuk membentuk kabinet bayangan. Perbedaan ideologi yang mendasar membuat kedua kubu tidak mungkin bergabung dalam pemerintahan yang sama.

“Sementara Indonesia menganut sistem presidensial dengan basis ideologi yang relatif sama, yaitu Pancasila. Perbedaan yang ada lebih pada kebijakan-kebijakan turunannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR, bukan melalui oposisi formal sebagaimana di negara-negara dengan sistem parlementer.

Deddy mencontohkan Amerika Serikat yang juga menganut sistem presidensial dan tidak mengenal terminologi oposisi formal seperti di Inggris yang menggunakan sistem parlementer.

Karena itu menurut Deddy, politik Indonesia tidak sepenuhnya mengenal konsep koalisi dan oposisi sebagaimana dipahami dalam sistem parlementer. Ia menilai, pernyataan Jazilul menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap konsep tersebut.

“Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak? Kalau paham, mestinya dia tidak berbicara seperti itu,” tegasnya.

Deddy menegaskan, posisi PDI Perjuangan selama ini sudah sangat jelas, yakni berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan. Menurutnya, peran tersebut penting mengingat mayoritas kursi DPR saat ini dikuasai oleh partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintah.

“Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa lagi urusan ini bagi dia?” ucapnya.

Kemudian, Deddy mengaku tidak mengetahui motif di balik komentar Jazilul. Ia menduga pernyataan tersebut muncul karena kurang memahami persoalan, ingin mengadu domba PDI Perjuangan dengan pemerintah, atau karena kegelisahan politik di internal PKB.

“Saya tidak tahu maksud pernyataan dia, apakah karena tidak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah, atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR,” pungkasnya.*