Respons Desakan Mahasiswa Hentikan MBG, Gerindra: Perbaiki Tata Kelola, Bukan Setop Programnya

FORUM KEADILAN – Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong, menanggapi tuntutan sejumlah mahasiswa yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui aksi demonstrasi belakangan ini. Menurutnya, kritik dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan justru diperlukan untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Bahtra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto selalu terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk dari tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah. Ia menilai, sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup ruang dialog dan diskusi publik.

“Kritik dan masukan itu baik bagi demokrasi kita serta penting untuk memastikan pemerintah tetap berada di jalur yang benar, sehingga program-program prioritas Presiden Prabowo dapat berjalan lebih tepat sasaran dan tepat guna,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17/6/2026.

Meski begitu, Bahtra menegaskan, kritik terhadap pemerintah sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta dan data yang valid. Ia menilai, hal itu penting agar kualitas demokrasi semakin baik dan setiap masukan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif.

Terkait program MBG, Bahtra menegaskan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan berbagai perbaikan tata kelola menyusul sejumlah temuan yang dinilai belum optimal, baik dari sisi penganggaran maupun penyaluran manfaat kepada masyarakat.

Menurutnya, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan MBG. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola dan menindak berbagai penyimpangan yang ditemukan.

“Kalau ada tata kelola yang harus diperbaiki, ya tata kelolanya yang diperbaiki. Kalau ada anggaran yang dianggap tidak tepat penggunaannya, itu yang dibenahi. Jangan kemudian programnya yang dihentikan,” tegasnya.

Bahtra menilai, MBG merupakan program strategis yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain itu, ia menyebut program tersebut memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor usaha di daerah. Dengan target puluhan ribu dapur layanan gizi yang beroperasi, kebutuhan bahan baku dinilai dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, peternak, hingga nelayan lokal.

“Program ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Bahan baku yang dibutuhkan dapat disuplai oleh petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah,” katanya.

Bahtra juga menyoroti sejumlah program pemerintah lainnya yang dinilai berhasil, termasuk program Sekolah Rakyat yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas hingga ke wilayah terpencil.

Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia.

“Semua ini dilakukan dalam rangka menciptakan kesetaraan bagi anak-anak Indonesia agar memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.*