Qodari Sebut Tak Ada Ruang Negosiasi untuk MBG, Pengamat: Program Ini Bukan Kitab Suci

FORUM KEADILAN – Pengamat Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra mengkritik pernyataan Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari yang menyebut tidak ada ruang negosiasi untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Hamdi, pernyataan tersebut merupakan blunder politik sekaligus blunder tata kelola karena berpotensi menempatkan program publik sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi

“Pernyataan itu mengubah program publik menjadi seolah-olah doktrin kekuasaan yang absolut,” kata Hamdi kepada Forum Keadilan, Rabu, 17/6/2026.

Hamdi menilai, penegasan Qodari mengenai penutupan ruang koreksi terhadap MBG bertentangan dengan perkembangan hukum yang tengah terjadi. Ia menyinggung penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Menurut dia, kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam program MBG tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kendala teknis atau dinamika implementasi di lapangan.

“Skandal ini membongkar realitas bahwa persoalan akut dalam MBG berada pada level tata kelola yang terstruktur dari dalam birokrasi program itu sendiri,” ujarnya.

Hamdi mengatakan, apabila para penanggung jawab program diduga terlibat dalam manipulasi verifikasi mitra demi keuntungan kelompok tertentu, maka akar persoalan MBG berada pada aspek desain kekuasaan, monopoli akses, dan penyimpangan insentif ekonomi.

Karena itu, ia menilai, argumentasi pemerintah yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak boleh digunakan untuk menutup ruang kritik terhadap pelaksanaan program.

Menurut Hamdi, tidak ada pihak yang menolak pemenuhan gizi masyarakat. Yang dipersoalkan, kata dia, adalah skema pelaksanaan program yang dinilai bermasalah.

“Tidak ada yang meminta pemenuhan gizi rakyat dihentikan. Yang dituntut adalah penghentian skema pelaksanaan program yang dianggap korup, mahal, dan bermasalah,” katanya.

Ia juga mengkritik pendekatan pemerintah yang tetap mempertahankan program dengan alasan “jalan terus sambil dievaluasi”. Menurut Hamdi, evaluasi yang tidak membuka kemungkinan perubahan mendasar, termasuk penghentian program, berisiko menjadi sekadar formalitas politik.

Sebagai program yang dibiayai APBN dan menyasar kelompok rentan, Hamdi menegaskan MBG harus tunduk pada audit, pengawasan, serta perbaikan tata kelola.

“MBG bukan kitab suci kebijakan yang imun terhadap hukum. Program ini harus terbuka terhadap audit, interupsi, perbaikan desain, bahkan penghentian apabila memang diperlukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hamdi mengingatkan bahwa program prioritas pemerintah tidak boleh ditempatkan di atas prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.

Menurut dia, kemenangan elektoral maupun janji kampanye presiden tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang evaluasi terhadap sebuah kebijakan publik.

“Mandat politik dari rakyat bukan cek kosong untuk mengabaikan risiko tata kelola negara maupun perlindungan terhadap masyarakat,” katanya.

Hamdi menegaskan, keberlanjutan MBG harus ditentukan oleh hasil uji akuntabilitas, transparansi kemitraan, efisiensi anggaran, serta bebas dari konflik kepentingan.

“Program ini hanya layak dilanjutkan jika mampu memenuhi standar akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bakom Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan tidak ada ruang negosiasi untuk menghentikan program MBG sebagaimana disuarakan sejumlah pihak dalam aksi demonstrasi belakangan ini.

Menurut Qodari, MBG merupakan bagian dari visi, misi, dan kontrak politik Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat sejak masa kampanye.

“Yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,” ujar Qodari dalam program Inside Story with Diana Valencia di CNN Indonesia, Selasa, 16/6.

“Untuk yang bersifat politik, menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ. Salah besar menurut saya kalau meminta Prabowo menghentikan program itu,” lanjutnya.*