KPK Soroti Pengadaan Motor Listrik untuk Program MBG

FORUM KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan publik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa perhatian tersebut diberikan karena sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Tentu KPK memberikan perhatian soal itu,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu, 15/4/2026.

Menurut dia, potensi kerawanan dalam pengadaan dapat muncul sejak tahap awal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Oleh karena itu, KPK menilai penting adanya analisis kebutuhan yang matang sebelum menentukan spesifikasi barang yang akan dibeli.

“Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” kata Budi.

Ia juga menyoroti aspek pemerataan kebutuhan di berbagai daerah. Menurutnya, perlu dipastikan apakah spesifikasi motor listrik yang dipilih sesuai dan dibutuhkan secara merata di semua lokasi pelaksanaan program.

“Kemudian terkait dengan kebutuhan, apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spek demikian itu rata dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?” ujarnya.

Selain itu, pemilihan merek motor listrik Emmo turut menjadi perhatian publik. Pasalnya, merek tersebut tergolong baru dan infrastruktur pendukungnya, seperti dealer, disebut belum sepenuhnya siap.

Budi menegaskan bahwa dalam setiap proses pengadaan, harus ada dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam penentuan pemenang vendor.

“Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang. Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, itu yang kemudian nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Kabarnya, motor listrik itu disiapkan untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala SPPG.

Total ada puluhan ribu motor listrik untuk Kepala SPPG yang disiapkan BGN. Informasi 70 ribu unit motor listrik ternyata tidak benar. Motor listrik yang disiapkan sebanyak 20 ribuan unit.

“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.*