Komisi IX DPR Desak Pemerintah Ambil Diskresi untuk Bayarkan THR Pegawai Sritex

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menegaskan pentingnya diskresi pemerintah untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja PT Sritex.

Ia menilai, jika hanya mengandalkan kurator, hak pekerja sulit terealisasi.

“Kalau hanya mengandalkan kurator, saya tidak yakin THR akan diberikan. Kurator pasti akan berdalih aset belum terjual dan alasan lainnya,” ujar Irma di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 4/3/2025.

Menurutnya, pemerintah harus menekan pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap pembayaran THR. Irma menekankan bahwa Sritex memiliki sejumlah anak perusahaan yang dapat membantu menutupi kewajiban tersebut.

“Sritex punya banyak anak perusahaan di luar tekstil. Hanya Rp4 miliar untuk THR, seharusnya bisa direlokasi dari anggaran lain,” katanya.

Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan segera memfasilitasi penyelesaian masalah ini bersama Komisi IX DPR.

Selain itu, Komisi IX akan mengundang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kurator, serta manajemen Sritex untuk membahas pemenuhan hak-hak pekerja.

“Semua hak pekerja harus dipenuhi, tidak boleh ada yang terabaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irma juga mendesak agar pemerintah mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal lebih lanjut di Sritex.

“HK massal ini tidak boleh berlanjut lagi. Pemerintah harus mengambil langkah konkret,” pungkasnya.*

Laporan Muhammad Reza