Mahfud MD Apresiasi Wacana Prabowo soal Kepala Daerah dipilih DPRD

FORUM KEADILAN – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara terkait usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.

Ia mengapresiasi usulan tersebut dan melihatnya sebagai suatu hal yang positif dalam artian evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurut Mahfud, saat ini politik Indonesia selain biayanya yang mahal, pelaksanaannya juga ‘jorok’.

“Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini,” ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, DIY, Jumat, 13/12/2024.

Kata Mahfud, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir September 2014 silam, sudah pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.

Namun, hanya dalam beberapa hari atau sekitar Oktober tahun tersebut, SBY memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Isi Perppu tersebut memutuskan untuk tetap mempertahankan Pilkada secara langsung.

“Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu,” ujar Mahfud.

Mahfud menilai, usulan Prabowo tersebut dapat dibicarakan lebih lanjut untuk mempertimbangkan salah satunya keterpenuhan asas demokrasi dalam Pilkada.

“Nantilah didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun,” tutur Mahfud.

Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal kepala daerah seperti gubernur hingga bupati kembali dipilih oleh DPRD.

Seperti yang diterapkan di negara lain, ia menilai, sistem seperti itu dipandang lebih efisien dan tidak menelan biaya yang banyak.

“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” ungkapnya dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis, 12/12 malam.

Kemudian, Prabowo mengatakan uang yang dikeluarkan untuk biaya Pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.

“Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum yang ada di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, bagaimana?” tanyanya.

Ia meminta para Politisi untuk tidak terlalu mendengarkan saran-saran konsultan asing yang biasanya salah satu contohnya memberikan saran agar penyelenggaraan Pilkada dilakukan berbulan-bulan.

“Bener nggak ketua umum-ketua umum partai? Kalian kembali dari pilkada kapok nggak? Bener kan? Yang menang, yang kalah begini (lesu) semua,” tandasnya.

Sebagai pemimpin, lanjut Prabowo, Koalisi Indonesia Maju (KIM) ia membebaskan seluruh Partai untuk mencalonkan kandidat kepala daerah masing-masing. Walaupun terdapat menang dan kalah, tetapi tidak menjadi masalah.

Karena menurutnya, yang penting adalah seluruh pemimpin dapat memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.*